Skorsing terpaksa dilakukan Ketua DPRD Kota Depok HTM. Yusufsyah Putra akibat dewan yang hadir hanya 25 dari 50 orang.

Sehingga rapat terpaksa dipending sementara waktu untuk mengumpulkan anggota agar tercapai kuorum pada rapat yang mengagendakan LKPJ Wali Kota dan pembahasan mengenai Rancanagan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Depok.

TribunnewsDepok.com merekap para anggota dewan baik yang hadir maupun tidak menghadiri Rapat Paripurna dengan berbagai alasan.

Baca juga: Masayu Anastasia Mulai Gelisah Menjanda Selama 7 Tahun dan Mau Nikah Lagi

Berikut ini, daftar anggota DPRD Kota Depok yang hadir dan tidak hadir saat Rapat Paripurna:

Hadir:

1. H. T.M Yusufsyah Putra (PKS)

2. Yeti Wulandari (Gerindra)

3. Tajudin Tabri (Golkar)

4. Supariyono (PKS)

5. Moh. Hafid Nasir (PKS)

6. Qurtifa Wijaya (PKS)

7. Imam Musanto (PKS)

8. T. Farida Rachmayanti (PKS)

9. Hengky (PKS)

10. Ade Firmansyah (PKS)

11. Rezky M. Noor (Gerindra)

12. Turiman (Gerindra)

13. Hamzah (Gerindra)

14. Reinova Serry Donie (Gerindra)

15. Priyanti Susilawati (Gerindra)

16. Irfan Rifai (Gerindra)

17. Imam Turidi (PDI Perjuangan)

18. Indah Ariani (PDI Perjuangan)

19. Rudy Kurniawan (PDI Perjuangan)

20. Supriatni (Golkar)

21. Juanah Sarmili (Golkar)

22. Nurdin Al Ardisoma (Golkar)

23. Edi Sitorus (Demokrat)

24. Qonita Lutfiyah (PPP)

25. Endah Winarti (Demokrat)

26. M Taufik (Demokrat)

27. Igun Sumarno (PAN)

28. Azhari (PAN)

29. Lahmudin Abdullah (PAN)

30. Babai Suhaimi (PKB)

Baca juga: HUT ke-24 Kota Depok, Tiga Persoalan Ini Jadi Prioritas Pemkot Depok Untuk Diselesaikan

Sakit:

1. Fransiscus Samosir (PDI Perjuangan)

2. Sri Utami (PKS)

3. Mad Arif (PDI Perjuangan)

4. Ikravany Hilman (PDI Perjuangan)

Baca juga: PDIP Bersama PPP Gelar Pertemuan, Hasto Buka dengan Pantun Buah Semangka Hijau Isinya Merah

Izin:

1. Tati Racmawati (PKB)

2. Edi Masturo (Gerindra)

3. Mahzab (PPP)

4. Habib Syarif Gasim (PKS) 

5. Ade Supriayatna (PKS)

6. Oparis Simajuntak (PSI) 

7. Yuni Indriany (PDI Perjuangan) 

8. Mohammad HB (Gerindra)

9. Abdul Hamid (PKB)

10. Hermanto (PDI Perjuangan)

11. Nurhasan (PAN)

12. Veronica Wiwin (PDI Perjuangan)

13. Khairulloh (PKS)

14. Hendrik Tangke Allo (PDI Perjuangan)

15. Nurhasim (Golkar) 

Baca juga: Pemkot Depok Tangani Kemacetan dengan Menyiapkan Sepeda Listrik yang Ongkosnya Lebih Murah dari Ojol

Tanpa keterangan:

1. M. Iman Yuniawan

Rapat Paripurna dijadwalkan berlangsung pada 13.30 WIB, namun baru mulai pukul 14.30 WIB, saat baru dibuka, Ketua Pimpinan Rapat Paripurna HTM Yusufsyah Putra menunda jalannya sidang selama kurang lebih dua jam karena yang hadir hanya 25 anggota.

Baca juga: Al Ghazali Gabung ke Gerindra karena Idolakan Prabowo: Dia Tokoh Paling Ikhlas Terhadap Rakyat

Sekira pukul 16.00 WIB, rapat kembali dimulai dengan berhasil mengumpulkan anggota sebanyak 30 orang.

Namun demikian, agenda sidang terpaksa diubah yang harusnya membahas mengenai LKPJ Wali Kota dan Raperda Kota Depok, akhirnya hanya mendengarkan LKPJ Wali Kota Depok saja.

Sementara pembahasan mengenai Raperda Kota Depok ditunda pada sidang lanjutan yang rencana digelar pada Selasa, 2 Mei 2023.

Baca juga: Long Weekend di Jalur Pucak Bogor, Kendaraan Roda Dua Meningkat 3 Kali Lipat

Dengan ditundanya Rapat Paripurna di DPRD Kota Depok ini, Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Prof. Hamdi Muluk mengatakan, hal itu membuat uang rakyat jadi terbuang sia-sia.

"Kalau sampai di skorsing tentu ini inefisiensi, rakyat bayar mahal tapi kinerja mereka tidak efisien, tidak maksimal, tentu merugikan rakyat, kan mereka digaji dari uang pajak yang rakyat bayarkan," ujarnya kepada TribunnewsDepok.com, Senin (1/5/2023).

Hamdi berharap, ke depannya tak ada lagi dewan-dewan yang gemar bolos saat Rapat Paripurna.

Baca juga: Andy Simarmata Pengamat Tata Kota UI Nilai Pembangunan Infrastruktur di Kota Depok Sudah Tepat

Pasalnya, kehadiran mereka saat rapat merupakan bentuk perwakilan terhadap rakyat yang telah memercayakan kepemimpinan di tangan para dewan yang duduk di kursi 'panas'.

"Hei wakil rakyat, kalian digaji pakai uang rakyat, di mana tanggung jawab, amanah, dan etika publik Anda?" ujarnya.

Sementara itu, TribunnewsDepok.com sudah mencoba menghubungi Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ikravany Hilman untuk mengonfirmasi hal tersebut, namun hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban dari yang bersangkutan.