TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta menolak wacana tarif kereta rel listrik (KRL) commuter line khusus orang kaya.

Partai besutan Surya Paloh itu menyebut, transportasi publik dibuat untuk semua kalangan tanpa melihat latar belakang ekonomi masyarakat.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menilai, wacana dibuatnya kartu khusus pengguna KRL untuk masyarakat mampu ataupun tidak mampu merupakan kebijakan yang mengalami kemunduran.

Di mana, ke depannya masyarakat sudah menjalankan system single identity number (SIN) atau data individu soal keuangan dan non keuangan.

“Dompet kita tidak harus lagi dipenuhi dengan beragam kartu- kartu, cukup dengan KTP semua informasi warga negara sudah terekam,” kata Wibi pada Jumat (30/12/2022).

Menurut dia, esensi dari transportasi publik adalah tempat peleburan semua kelas sosial. Karenanya, Sekretaris DPW NasDem DKI Jakarta ini tidak sepakat dengan istilah tiket KRL untuk orang kaya.

“Narasi si kaya dan si miskin yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dianggap sangat tidak pas. Mungkin lebih tepat adalah mampu dengan tidak mampu,” ujar Wibi yang juga menjadi anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini.

Baca juga: Nikita Mirzani Bebas dari Penjara Atas Kasus yang Dilaporkan Dito Mahendra: Akulah Pemenangnya

Baca juga: Begini Penampakan Terbaru Jembatan GDC yang Baru Selesai Direvitalisasi

Wibi mengatakan, jika pemerintah memang ingin memberikan subsidi silang (crossing subsidy) antara si kaya dan si miskin, bukan dengan menaikan tarif KRL untuk orang kaya. Soalnya perlu dijelaskan berapa presentase orang kaya yang naik KRL, dan berapa nilai subsidi harga tiket KRL kepada orang kaya.

“Saran saya naikan pajak kendaraan, pajak parkir dan naikan pajak penghasilan orang kaya. Berikan itu untuk mensubsidi transportasi publik dalam hal ini harga tiket KRL,” jelasnya.

Wibi berujar, kemacetan di wilayah Jabodetabek sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu adanya kebijakan dari pemerintah yang membuat perilaku masyarakat berubah dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik.