Terkait Penataan RTH di Puncak, Gus Udin Minta Ketegasan Pemerintah Pusat

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Pemerintah Kabupaten Bogor kesulitan memenuhi kebutuhan minimal 55 persen ruang terbuka hijau (RTH) di Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor.

Hal itu disebabkan karena banyaknya pemegang HGU (Hak Guna Usaha) di kawasan Puncak yang melakukan komersialisasi lahan untuk membangun hotel, villa dan restoran.

Terkait hal itu, anggota Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor Saepudin Muhtar mengatakan Pemkab Bogor meminta ketegasan pemerintah pusat untuk menghentikan komersialisasi HGU ini.

"Pada peringatan Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 2021 kemarin, Bupati Ade minta agar  komersialisasi HGU dihentikan. Ini domainnya pemerintah pusat," kata Saepudin pada Jumat (12/11/2021).

Menurut pria yang biasa disapa Gus Udin ini, langkah ini penting karena komersialisasi HGU ini cukup signifikan menyumbang kerusakan ekosistem alam di Puncak

"Jadi kalau berbicara tentang Puncak, statement Bupati Ade untuk menghentikan komersialisasi HGU sudah tepat. Tidak cukup dengan kebijakan bupati, tetapi harus dengan Peraturan Presiden," ujarnya.

Baca juga: Jadi Warisan Budaya Indonesia Tak Benda, Babai Suhaemi Sebut Gong Si Bolong Identitas Budaya Depok

Baca juga: Dorong Kepulihan Ekonomi Kreatif, Mohammad Idris Borong Aneka Kuliner di Gebyar Seni Budaya & UMKM

Seiring dengan penghentian komersialisasi ini, lanjut Gus Udin, langkah strategis berikutnya adalah bagaimana mengembangkan wisata berbasis alam (ekowisata) di kawasan ini.

Dia mengambil contoh ekowisata Eiger Adventure Land yang baru diresmikan beberapa waktu lalu.

"Dari 300 hektar HGU ekowisata Eiger, hanya 10 persen yang dipakai untuk kegiatan wisata. Itu pun untuk pengembangan ekowisata," jelasnya.

Gus Udin mengaku sudah berdiskusi dengan komunitas pelaku pariwisata Puncak Ngahiji terkait arah pengembangan pariwisata kawasan Puncak.

"Apa yang diharapkan masyarakat Puncak adalah mencegah kerusakan alam. Boleh bangun 0ariwisata asal tidak merusak alam," paparnya.

Sedangkan mengenai upaya pencegahan banjir,  Gus Udin mengungkapkan bahwa upaya itu seharusnya mulai dari hulu, bukan hanya di hilir.

Baca juga: Puluhan Makam Covid-19 Amblas, Ini Kata Kepala UPTD TPU Mangunjaya

Baca juga: Pencuri Paket Milik Kurir di Gunungputri yang Viral di Medsos Diduga Lelaki dan Perempuan

"Makanya kita mengajak bupati-bupati dan kepala daerah di hilir agar mengikutsertakan Kabupaten Bogor dalam menyelesaikan masalah banjir ini," jelas tokoh muda NU Kabupaten Bogor ini.

Menurut Gus Udin, bicara banjir berarti berbicara tentang penataan daerah resapan di hulu.

Selain pengembangan ekowisata berbasis alam, Pemkab Bogor mengajak para kepala daerah di hilir untuk bersama-sama melakukan reboisasi.

"Bupati Ade Yasin sudah menawarkan RTH di Puncak untuk DKI Jakarta. Statement Wagub DKI Jakarta cukup positif terkait hal ini. Semoga dengan kerja sama, kita bisa mencapai target 55 persen RTH di Puncak," pungkas Gus Udin.