TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021 Kabupaten Bogor masih mengalami defisit cukup tinggi.

Ada defisit sebesar Rp 794,019 miliar antara pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bogor dalam RAPBD Perubahan 2021 ini.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Muhamad Romli mengatakan pihaknya bersama Pemkab Bogor berupaya untuk menutupi defisit anggaran ini.

"Karena defisitnya tinggi, maka DPRD  akan melakukan efisiensi pada perjalanan dinas, belanja ATK, belanja cetakan, belanja penggandaan, belanja makan minum, belanja sewa tempat, belanja pemeliharaan, serta belanja operasional aparatur lainnya," kata Romli pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor di Cibinong, Kabupaten Bogor pada Senin (27/9/2021).

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor ini digelar dalam rangka penyampaian Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021.

Baca juga: Tutup Defisit APBD Perubahan Kabupaten Bogor Tahun 2021, Ade Yasin Bakal Kurangi Belanja Aparatur

Baca juga: Luhut Bersikeras Pidanakan Haris Azhar dan Fatia Soal UU ITE, Polisi Akui Tetap Kedepankan Mediasi

Dalam pembahasan nanti, lanjut Romli, kita akan melihat dari masing-masing SKPD, anggaran kegiatan yang tidak urgent maka akan kita drop untuk menutupi defisit.

"Mudah-mudahan dalam beberapa hari kedepan, ketemu mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas, sehingga harapannya angka defisitnya menjadi nol,” ujarnya.  

Selanjutnya Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan berharap dalam waktu tiga sampai empat hari pembahasan RAPBD perubahan ini solusinya bisa ketemu.

Baca juga: Yakini Dirinya Benar, Luhut Pantang Mundur, Akui Siap Hadapi Haris Azhar di Pengadilan

Baca juga: Bersikeras Kasusnya Ditangani Kepolisian, Luhut: Bukan Haris Azhar Saja yang Punya Hak Asasi Manusia

"Seperti yang telah disampaikan Bupati Bogor ada beberapa anggaran yang harus didrop karena kondisinya defisit," ungkap politisi Partai Gerindra ini.

Menurut dia, idealnya yang namanya pendapatan dan belanja harus seimbang tidak boleh sampai defisit.

"Semoga dalam tiga hari kedepan, dalam pembahasan bisa kita temukan mana yang masuk skala prioritas mana yang belum masuk prioritas, yang belum prioritas terpaksa kita drop dulu,” jelas Wabup Iwan.