Protes SPMB di SMAN 3 Tangsel Banten, Warga: Masa Harus Kang Dedi Mulyadi yang Harus Turun Tangan

Laporan Wartawan TribunTangerang.com, Ikhwana Mutuah Mico

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PAMULANG - Puluhan warga mendatangi SMAN 3 Kota Tangerang Selatan, Pamulang, untuk memprotes permasalahan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili, Rabu (2/7/2025).

Dalam orasi yang disampaikan, nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM turut disebut, mencerminkan kekecewaan warga atas proses yang dinilai tidak adil.

Mereka menilai kepercayaan terhadap institusi pendidikan dipertaruhkan, dan berharap ada itikad baik dari pihak Pemerintah Provinsi untuk mendengarkan keluh kesahnya.

"Keputusan menteri aja bisa dianulir, apalagi Gubernur yang baru (Andra Soni) masa mesti KDM yang perlu turun tangan ke sini," ujar Gurning, warga yang mengeluh di depan SMAN 3 Tangsel, Pamulang, Tangsel, Rabu (2/7/2025).

Baca juga: Anak-anak dari Lingkungan Sekitar Sekolah Tidak Diterima di SPMB, Warga Geruduk SMAN 3 Tangsel

Kekecewaan warga bukan tanpa alasan, Gurning menjelaskan bahwa mereka tak terima karena dari kuota 76 murid yang tersedia di jalur domisili, hanya sebagian kecil yang berasal dari lingkungan sekitar.

Padahal, menurut mereka, warga telah mengajukan usulan 64 nama dari wong Pitu angka yang sudah disesuaikan dari jumlah awal berdasarkan aspirasi.

“Kalau tidak ada hasil hari ini, mohon maaf kami akan memportal sekolah. Kami hanya meminta kuota yang sesuai dengan jumlah 64 anak dari wilayah kami, padahal itu sudah dikurangi dari 76 yang seharusnya menjadi hak lingkungan,” ujar Gurning.

Gurning menyinggung soal komitmen lama antara pihak sekolah dan warga saat pembangunan SMAN 3 Tangsel, yang menyebutkan bahwa lingkungan sekitar akan diprioritaskan dalam penerimaan siswa baru. 

Baca juga: SPMB Online Sulit Diakses, Ratusan Orang Tua Murid Geruduk Disdik Kabupaten Bogor

Namun, komitmen itu disebut tidak pernah dituangkan secara hukum hingga saat ini.

“Kami hanya membuka wawasan kepada Ibu Kepala Sekolah yang baru, karena kepala sekolah sebelumnya sudah berganti. Ke depan, kami berharap kesepakatan baru ini bisa dinotariskan. Dulu tidak dibuat hitam di atas putih, sekarang kami ingin ada jaminan,” kata Gurning.

Sementara itu, Mujianto perwakilan RW mengatakan, puluhan warga meminta agar sekolah menyediakan kuota khusus setiap tahun bagi anak-anak yang tinggal di wilayah sekitar, minimal satu kelas.

Permintaan ini muncul setelah banyak anak-anak dari lingkungan terdekat sekolah tidak diterima melalui jalur Domisili, meskipun jarak rumah mereka hanya belasan meter dari SMAN 3 Tangsel. 

Baca juga: Hari Pertama Pendaftaran SMP Swasta Gratis di Depok, Jumlah Pendaftar Capai 749 Murid

“Dari 64 anak yang mendaftar dari lingkungan sini, hanya 16 yang diterima. Padahal nilai anak-anak kami tidak rendah. Banyak yang nilainya di atas 87, bahkan ada yang di atas 90,” ujar Mujianto.

Terlebih, Mujianto mengatakan bahwa permasalahan ini bukan terjadi pertamakali, melainkan telah berulang selama tiga tahun terakhir, sejak tahun 2022. 

Ketidaksesuaian antara sistem domisili dan realita di lapangan menjadi penyebab utama ketegangan antara warga dan pihak sekolah.

“Setiap tahun selalu begini, selalu ribut. Maka kami minta ada kuota khusus, minimal satu kelas, supaya tidak terus jadi konflik. Biar ke depan lebih tertib, tinggal RW yang bagi,” tutup Mujianto. (m30)