Tinjau TKP Pembakaran Mobil Polisi di Depok, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ingin Zero Premanisme

Laporan wartawan TribunnewsDepok.com, M Rifqi Ibnumasy

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi ingin memastikan bahwa aksi premanisme makin susut di Provinsi Jawa Barat.

Hal itu diungkapkan Dedi Mulyadi saat meninjau tempat kejadian perkara (TKP) pembakaran mobil polisi oleh sekelompok massa di Kampung Baru, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (22/4/2025).

Menurut Kang Dedi, kedatangannya ke wilayah Kota Depok untuk memastikan  tidak adanya problem-problem sosial yang menonjol.

“Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut, zero premanisme,” kata Kang Dedi saat ditemui di Mapolres Metro Depok.

Usai meninjau TKP, Kang Dedi sapaannya, menemui jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kota Depok di Mapolres Metro Depok.

Baca juga: Breaking News: Gubernur Dedi Mulyadi Tinjau TKP Pembakaran Mobil Polisi di Depok, Ini Temuannya

Nampak bersama Kang Dedi, Wali Kota Depok, Supian Suri; Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras; dan Dandim 0508, Kolonel Inf Iman Widhiarto.

Selanjutnya Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa dirinya menemukan sejumlah permasalahan di Kampung Baru, salah satunya warga yang sudah menetap puluhan tahun namun belum memiliki KTP Kota Depok.

Bahkan, Kang Dedi menemukan warga yang tidak memiliki identitas KTP.

“Nah yang menjadi problem kan mereka tinggal puluhan tahun di situ tetapi KTP-nya ada yang Jakarta, ada KTP Kota Bekasi saya lihat,” ujarnya.

Baca juga: Ormas GRIB Depok Pecat TS, Biang Kerok Penyerangan dan Pembakaran Mobil Polisi di Cimanggis

Melihat permasalahan tersebut, Kang Dedi menilai, tidak dapat membiarkan permasalahan tersebut dibiarkan terus-menerus.

“Maka kita nanti akan segera bertemu dengan jajaran Pemkot Depok, kemudian juga bertemu dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Depok, Supian Suri menjelaskan, persoalan warga Kampung Baru tidak memiliki KTP Kota Depok karena masih ada permasalahan pertanahan.

Baca juga: Ketua DPRD Kota Depok Soroti Legalitas Lahan Kampung Baru, Lokasi Pembakaran Mobil Polisi oleh Massa

Imbas dari permasalahan tanah di wilayah tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak dapat mengeluarkan KTP.

“Permasalahan pertanahan ini berkaitan dengan permasalahan kependudukan,” kata Supian.

“Selama ini pegangannya adalah untuk bisa memiliki KTP harus dapat izin dari pemilik lahan,” sambungnya.

Untuk mencari solusi tersebut, Pemkot Depok akan berkoordinasi dengan Kemendagri. (m38)