Terkuak Carut Marut Pendataan Warga di Kampung Baru Harjamukti Depok Lokasi Mobil Polisi Dibakar

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS - Meski sudah puluhan tahun tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, namun masih banyak warga yang tak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Depok.

Hal itu terkuak setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengunjungi lokasi mobil polisi dibakar massa pada Jumat (18/4/2025) dini hari.

“Nah yang menjadi problem kan mereka tinggal puluhan tahun di situ tetapi KTP-nya ada yang Jakarta, ada KTP Kota Bekasi saya lihat,” kata Dedi Mulyadi, Selasa (22/4/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Dukung Penegakan Hukum Terhadap Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Dokter di Garut

Melihat permasalahan tersebut, Kang Dedi menilai, tidak dapat membiarkan permasalahan tersebut dibiarkan terus-menerus.

“Maka kita nanti akan segera bertemu dengan jajaran Pemkot Depok, kemudian juga bertemu dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri,” tandasnya.

Premanisme Harus Susut

Usai berkunjung ke Kampung Baru, Dedi Mulyadi kemudian menuju Mapolres Kota Depok.

Di Polres Metro Depok, Dedi Mulyadi menemui jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kota Depok.

Terlihat Wali Kota Depok, Supian Suri, Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras, dan Dandim 0508, Kolonel Inf Iman Widhiarto.

Baca juga: Dedi Mulyadi Keluarkan SE Larangan Pungutan Sumbangan di Jalan Raya, Ini Kata Warga Depok

Kang Dedi menyampaikan bahwa kedatangannya ke wilayah Kota Depok untuk memastikan  tidak adanya problem-problem sosial yang menonjol.

“Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut, zero premanisme,” kata Kang Dedi.

Masalah Pertanahan

Sementara itu, Wali Kota Depok, Supian Suri menjelaskan, persoalan warga Kampung Baru tidak memiliki KTP Kota Depok karena masih ada permasalahan pertanahan.

Imbas dari permasalahan tanah di wilayah tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak dapat mengeluarkan KTP.

“Permasalahan pertanahan ini berkaitan dengan permasalahan kependudukan,” kata Supian.

“Selama ini pegangannya adalah untuk bisa memiliki KTP harus dapat izin dari pemilik lahan,” sambungnya.

Untuk mencari solusi tersebut, Pemkot Depok akan berkoordinasi dengan Kemendagri. (m38)