Penataan Kawasan Puncak
Dedi Mulyadi Beberkan Warisan Kerajaan Sunda yang Masih Tersisa di Bogor Selain Prasasti Batutulis
Bogor adalah pusat sejarah Kerajaan Sunda. Siapa pun yang berbuat baik di Bogor akan memberikan dampak positif bagi daerah lainnya.
Penulis: Hironimus Rama | Editor: murtopo
Laporan wartawan Wartakotalive.com Hironimus Rama
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti pentingnya peran Kabupaten Bogor dalam sejarah dan pembangunan Jawa Barat.
Menurut Dedi Bogor adalah pusat sejarah Kerajaan Sunda.
"Siapa pun yang berbuat baik di Bogor akan memberikan dampak positif bagi daerah lainnya," kata Dedi di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025) malam.
Menurutnya, peninggalan Kerajaan Sunda di Bogor yang masih tersisa dan hidup adalah hutan.
"Peninggalan Kerajaan Sunda itu apa sih selain Prasasti Batu Tulis? Ya hutan. Karena bagi saya hutan itu memiliki nilai-nilai spiritualitas. Hutan menjadi pusat ekosistem kehidupan manusia sehingga tidak boleh diinjak-injak," paparnya.
Baca juga: Atasi Banjir di Jabodetabek, Dedi Mulyadi Segera Teken Pergub Moratorium Alih Fungsi Lahan
Dedi menjelaskan ada 4 hutan menurut orang Sunda.
Pertama, ada leuweung tutupan yang tidak boleh disentuh. Itu disebutnya Taman Nasional.
Kedua, leuweung titipan yang berada di bawah Taman Nasional. Itu dikenal sebagai hutan lindung.
Ketiga, leuweung awisan, ini cadangan.
Lalu, keempat ada leuwenug garapan. Ini sudah habis digarap warga.
Baca juga: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Ajak Seluruh Kepala Daerah Jadikan Jabar Provinsi yang Lebih Maju
Dedi mengaku menangis saat mengunjungi Eager Adventure Land di Megamendung, Puncak, Bogor, karena melihat hutan yang sudah rusak.
"Saya nangis di Puncak kenapa? Kok kamu enak saja areal yang kita sakralkan diganggu. Pusat ekosistem di sini. Jadi kalau ekosistem ini diganggu, maka nanti seluruh lingkaran ekosistem terganggu," bebernya.
Jika ekosistem ini diganggi maka nanti lahir penyakit segala macam.
"Jadi bukan jurig ya. Itu ekosistem. Nah dulu, leluhur kita belum bisa menerjemahkan ke dalam bahasa ilmiah hari ini," imbuh Dedi.
Saat ini pemerintah provinsi Jawa Barat fokus menangani areal yang jadi tutupan agar kembali jadi hutan.
"Areal yang bisa untuk garapan tadi, ya tidak ada masalah. Tetapi yang tidak boleh itu, orang garapan masuk ke areal tutupan. Itu kan ada aturannya," tandas Dedi.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.