Demi Efisiensi APBN dan Meringankan Rakyat, Sekjen PKN: Paksa Obligor BLBI Bayar Utangnya

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA -Bicara efisiensi anggaran, Presiden RI Prabowo Subianto telah memangkas anggaran kementerian dan lembaga mencapai RP 256,1 triliun dan dana transfer ke daerah mencapai RP 50,59 triliun.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Sri Mulyono di Jakarta, Kamis (13/2/2025). 

Menurut Sri Mulyono, Presiden Prabowo sangat paham bahwa selama ini kebocoran APBN mencapai 30 persen lebih. 

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Bakal Reshuffle Kabinet Merah Putih, Bahlil: Ini Sikap Partai Golkar

Selain itu cukup banyak pos anggaran konyol dan dan ugal ugalan yang menghamburkan keuangan negara.

Jadi jika ada efisiensi di sejumlah kementerian atau lembaga dan transfer daerah, maka program program pembangunan akan tetap jalan. 

Namun demikian, sebenarnya ada anggaran cukup besar dan kontinyu yang bisa diambil oleh pemerintah.

Hal itu adalah cicilan utang obligor BLBI sebesar Rp 80 triliun setiap tahun yang sudah berlangsung sejak tahun 1999 sampai 2033 mendatang. 

"Logikanya sederhana yang punya utang adalah para obligor BLBI tapi mengapa negara (rakyat) yang membayar utangnya ??!! Konyol kan ??!!" tandasnya. 

Baca juga: Sekjen PKN Sri Mulyono Ngaku Diajari Anas Urbaningrum Tampil di Depan Publik

Sri Mulyono mengatakan, rakyat yang sudah menderita akibat kejahatan para obligor justru dibebani lagi wajib membayar utang mereka sebesar Rp 1000 trilun lebih yang dicicil Rp 80 triliun setiap tahun selama 34 tahun. 

Para obligor ini kebal hukum, penjahat yang selalu dilindungi dan dimanjakan oleh pemangku kekuasaan karena kekayaan mereka mampu membeli segalanya. 

"Jika presiden Prabowo ingin membuat dan mewariskan sejarah baru (legacy)“ Indonesia Bersih, Jujur dan Berkah “  bisa dimulai dari sini. Rakyat pasti akan mendukung penuh, " tuturnya. 

Baca juga: Sekjen Partai Kebangkitan Nusantara Sri Mulyono Sebut PKN Berdiri karena Ada Partai Oligarki

Pertanyaanya, lanjut Sri Mulyono, apakah pemerintahan Presiden Prabowo mau dan mampu melakukan hal tersebut ? Sebab para obligor BLBI adalah para konglomerat penguasa ekonomi dan politik Indonesia. 

Jika Presiden Prabowo mau dan mampu memaksa para obligor BLBI untuk membayar cicilan sebesar 80 triliun pertahun selama 8 tahun mendatang maka sangat jelas Pemerintah efisien anggaran 680 triliun.

"Sekali lagi Pertanyaannya opo wani, opo iso ?" ujar Sri Mulyono.