Pemerintahan Prabowo Blokir Anggaran IKN, Pengamat: Harus Berani Abaikan Jokowi

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dianggap sebagai orang yang paling bertanggungjawab, atas tersendatnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, bukan Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga.

Menurutnya, pemblokiran anggaran IKN dilakukan lantaran IKN bukanlah program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

"Wajar (diblokir). Sebab, IKN tidak termasuk program unggulan Prabowo," ungkapnya, Sabtu (8/2/2025).

Baca juga: Wisatawan di Situ Rawa Kalong Depok Terganggu Polusi Asap Pabrik, Bau Sangit Merusak Suasana

"Logis (masuk diakal) karena Prabowo harus menyiapkan anggaran untuk membiayai program unggulannya. Karena itu, yang bukan program unggulan logis kalau anggarannya dipangkas," tambahnya. 

Menurutnya, masyarakat tidak akan menuntut jika pembangunan IKN tidak dilanjutkan. 

Justru, lanjut Jamiluddin, masyarakat akan menuntut program unggulan Prabowo, yang disumbar saat kampanye Pilpres 2024 lalu. 

"Jadi, sudah tepat anggaran IKN diblokir. Sebab, rakyat tidak akan menuntut bila pembangunan IKN tidak dilanjutkan," tuturnya. 

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Bakal Reshuffle Kabinet Merah Putih, Bahlil: Ini Sikap Partai Golkar

"Rakyat hanya menuntut Prabowo sesuai janjinya saat kampanye. Pembangunan IKN tidak termasuk janji Prabowo. Karena itu, Prabowo tak akan merasa bersalah bila tidak melanjutkan pembangunan IKN," sambungnya. 

Kemudian Jamiluddin juga berpandangan, Prabowo diperbolehkan mengabaikan sosok Jokowi soal ambisinya terkait IKN. 

Sebab, IKN bukanlah tanggung jawab Prabowo, melainkan Jokowi kala menjabat sebagai Presiden. 

"IKN mangkrak atau tidak bukan tanggung jawab Prabowo. Rakyat justru akan marah pada Prabowo bila ia membangun IKN tapi janjinya justru tidak diwujudkannya," ungkapnya. 

Baca juga: Info Terkini Cuaca Depok Hari Ini, BMKG Ingatkan Waspada Potensi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang 

"Karena itu, Prabowo harus menggunakan anggaran untuk memenuhi janjinya. Janji itu hutang, dan akan terus ditagih rakyat.  Untuk itu, Prabowo boleh saja mengabaikan ambisi Joko Widodo terkait IKN. Prabowo tak punya beban moral atau merasa bersalah bila abai terhadap IKN," lanjutnya.

Tak hanya itu, Jamiluddin juga menilai kalau Prabowo harus memilih antara membangun IKN, atau memenuhi janjinya sebagai Presiden. 

"Prabowo harus memilih, membangun IKN atau memenuhi janjinya kepada rakyat. Saya yakin, Prabowo akan memilih mewujudkan janjinya," jelasnya. 

Baca juga: Tirta Asasta Gelar Program Sosialisasi Pengembangan Optimalisasi Jaringan di Kecamatan Bojongsari

"Jokowi bisa jadi hanya tinggal masa lalu. Termasuk tentunya IKN, yang tak akan jelas rimbanya," tandas dia. 

Diketahui, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, membantah soal pemerintah telah menghentikan anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, pemblokiran anggaran yang disampaikan Menteri Pekerja Umum (PU) Dody Hanggodo, diartikan yakni hanya belum membuka transfer anggaran.

"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya tidak ada kan? Anggarannya belum dibuka,” kata Hasan Nasbi di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Baca juga: Carlos Pena Pastikan Duel Dewa United Vs Persija Jakarta Tak Akan Bikin Kecewa Patrick Kluivert Cs

“Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di kementerian PU, ada di OIKN,” tambahnya. 

Kemudian ia menjelaskan, komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan IKN tidak bisa dianggap main-main. 

Sebab, Presiden RI Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan kepala badan serta para menteri terkait mengenai percepatan pembangunan ibu kota baru tersebut.

“Yang jelas komitmen dari bapak presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh menko infrastruktur kan. Bahwa selama 5 tahun ke depan, presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan,” ungkapnya.

Baca juga: Menteri PU Sebut Anggaran IKN Diblokir, Begini Klarifikasi Pihak Istana

Selanjutnya, Hasan menyampaikan, pemerintah telah menganggarkan pembangunan IKN tahap II sebanyak Rp48,8 triliun.

Kata dia, target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. 

 “Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” tandasnya. 

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan kabar yang mengejutkan terkait kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca juga: UI Lakukan Kajian Tentang Pengembangan IKN Bersama Universiti Tan MARA Malaysia

Menurut Menteri Dody, kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum ada progres karena anggaranya tidak ada karena masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," ucap Dody

Hal itu disampaikan Dody usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (06/02/2025).

"Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya," lanjut Dody sambil tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).

Setelah berkelakar soal anggaran IKN, Dody mengatakan akan melaporkan hasil RDP dengan Komisi V DPR ke Menkeu Sri Mulyani.

"Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas," ujarnya. (m32)