PDI-P Nilai Ada Upaya Pihak Luar Mengganggu Internal Lewat Isu Kepengurusan Megawati Ilegal

Laporan wartawan wartakotalive.com Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA — Spanduk-spanduk bermuatan negatif bermunculan jelang Kongres Ke-VI PDI Perjuangan. Terkait hal ini, PDI Perjuangan (PDIP) buka suara.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Ronny Talapessy menilai adanya upaya dari pihak luar yang ingin mengacak-acak internal partai, menjelang pelaksanaan kongres pada 2025 mendatang. 

Menurutnya, spanduk tersebut dipasangkan oleh kelompok yang terorganisir karena terpasang di lokasi-lokasi strategis, untuk menggiring opini masyarakat dengan isu kepengurusan ilegal.

“Baliho dan spanduk tersebut dipasang di lokasi-lokasi strategis dan di jalur-jalur utama, yang mengindikasikan keterlibatan pihak kekuatan terorganisir dengan dukungan sumber daya yang besar,” ujar Ronny dalam keterangannya, Jumat (20/12/2024).

Baca juga: Puan Maharani Pastikan PDIP Tak Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat: Prabowo Harus Terima Kasih

“Hal ini menjadi perhatian serius bagi PDI Perjuangan serta kader dan simpatisan Partai, karena mencerminkan adanya upaya untuk menggiring opini publik secara negatif,” imbuhnya.

Pihaknya, kata dia, merupakan partai politik yang sah.

Struktur organisasi partai dan keputusan memperpanjang masa bakti kepengurusan partai juga tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Juli 2024.

Baca juga: PDI-P Tegaskan Tak Ada Hubungan Lagi dengan Jokowi, Gibran dan Bobby

“Perpanjangan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai,” ungkap dia.

Dia mengatakan bahwa dalam aturan internal perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum.

Keputusan perpanjangan masa kepengurusan itu juga telah ditetapkan dalam Rakernas V PDIP 2024.(m27)

Baca juga: Hasto Tegaskan Jokowi, Gibran Hingga Bobby Nasution Bukan Lagi Bagian dari PDI Perjuangan