KIM Plus Satu Suara Soal Pengganti Heru Budi Hartono, Begini Penjelasan PKS

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengungkap adanya komunikasi di partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk pencalonan Pj Gubernur DKI Jakarta.

Karena itu, delapan parpol yang tergabung di KIM Plus yang lolos di DPRD DKI mayoritas mengusulkan nama yang sama.

Adapun parpol di KIM Plus untuk Pilkada Jakarta yang lolos di DPRD DKI adalah Partai Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB, Partai Demokrat, PSI, Partai Perindo dan Partai NasDem. 

Mayoritas mereka mengusulkan nama Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi; Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik dan dan Irjen Kemendagri Tomsi Tohir sebagai Pj Gubernur DKI.

Baca juga: Liburan Panjang, Polisi Terapkan One Way dari Arah Jakarta ke Puncak Bogor dan Ganjil Genap

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, adanya kesamaan nama yang disodorkan merupakan hal yang lumrah dalam dunia politik. 

Namun dia menekankan, ada satu nama dari PKS yang berbeda saat diusulkan, yakni Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi.

“Suatu hal yang sangat lumrah terjadi, karena pasti ada kemungkinan, ada komunikasi di level di DPP, maupun DPW ya, kalau saya kan mewakili fraksi (PKS). Boleh jadi ada komunikasi,” ungkap Ismail pada Sabtu (14/9/2024).

Baca juga: UI Ciptakan Bedak Tabur Kecombrang untuk Atasi Masalah Kulit Masyarakat Badui, Terjun Beri Edukasi

Menurut dia, nama yang diajukan ini merujuk pada sistem kolektif kolegial. 

Artinya keputusan yang diambil melibatkan para pihak yang berkepentingan melalui mekanisme yang ditempuh, seperti musyawarah atau pemungutan suara, dengan mengedepankan semangat kebersamaan.

“(Komunikasi) antarpartai, karena bagaimana pun ini kan kolektif kolegial ya. Bagaimana pun kami menginginkan agar benar-benar bisa mempertimbangkan sosok yang nantinya bisa mengisi kekurangan kemarin selama dua tahun dan juga nantinya bisa memperlancar, menyukseskan proses pilkada yang sedang berlangsung ini,” jelas dia.

Baca juga: Sastra Winara Ditetapkan Jadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wakilnya Wawan Hikal

“Nantinya bisa berkoordinasi dengan pempus dengan lebih baik. Ini kan berisisan nih. Presiden kalau tidak salah selesai di bulan yang sama (dengan Pj Gubernur DKI), beda hari saja, artinya bisa jadi nanti lebih dominan adalah presiden terpilih,” lanjutnya.

Ismail juga berharap, sosok Pj Gubernur yang dipilih bisa semakin meningkatkan kerja sama antara Pemprov DKI dengan presiden terpilih. 

Dengan begitu, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pj Gubernur DKI bisa mendapat dukungan dari pemerintah pusat sehingga dapat dirasakan masyarakat Jakarta.

Selain itu, Pj Gubernur terpilih juga memiliki target untuk merampungkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. 

Baca juga: Oknum Polisi Tipu Pencari Kerja, Minta Rp 150 Juta untuk Jadi Masinis dan Rp 50 Juta untuk Teknisi

Bahkan pengesahan APBD 2025 diharapkan bisa dilakukan sebelum Pilkada serentak yang digelar 27 November 2024.

Ismail juga menolak asumsi nama calon Pj Gubernur yang diajukan ini untuk memenangkan paslon Ridwan Kamil-Suswono alias Rido yang diusung KIM Plus di Jakarta. 

Kata dia, nama-nama yang diajukan memiliki kompetensi sebagai pemimpin untuk skala di Provinsi DKI Jakarta.

“Kalau kami menyelami lebih dalam fraksi-fraksi yang ada di DPRD katakanlah itu semua sama, bagaimana menyukseskan langkah pertama kami mengeksekusi RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2024-2025, dan itu dipimpin oleh Pj Gubernur ini,” ucap Ismail.

Baca juga: KPU Depok Siap Buka Pendaftaran KPPS Untuk Pilkada 2024, Dibutuhkan 19.341 Anggota

“Makanya kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengawali langkah pertama itu menjadi pertimbangan prioritas. Muncul lah nama-nama tadi, karena kan timeline yang ada, pembahasan APBD itu adanya sebelum Pilkada serentak. Artinya akan dibahas di Pj Gubernur nanti makanya ini mengawali langkah pertama nanti,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Pimpinan Sementara untuk membahas dan menetapkan calon Pj Gubernur DKI Jakarta, Jumat (13/9/2024). 

Diketahui jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan berakhir pada 17 Oktober 2024, sebagaimana Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 bahwa masa jabatannya hanya setahun dan bisa diperpanjang setahun lagi.

Menjelang tahun ketiga ini, DPRD DKI Jakarta mengulang mekanisme pencalonan tersebut dengan menggelar Rapat Pimpinan. 

Baca juga: Bikin Kejutan Untuk Suami, Fitri Tropica Gelar Pernikahan Lagi dengan Adat Sunda

Nantinya hasil rapim ini akan disampaikan kepada Presiden RI Jokowi melalui Kemendagri.

Pantauan di lapangan, rapat ini dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani dan Wakil Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. 

Rapat ini dihadiri oleh seluruh perwakilan 11 partai politik yang tergabung dalam sembilan fraksi.

Menariknya parpol di DPRD yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus menyodorkan nama yang sama. 

Baca juga: Ridwan Kamil Sebut Daftar Timsesnya Bakal Diisi Anak-anak Muda dan Diketuai Riza Patria

Adapun parpol yang tergabung dalam KIM Plus untuk Pilkada Jakarta 2024 adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PSI, Partai NasDem, PKB, Demokrat, PAN, Perindo dan PPP.

Delapan partai itu kompak mengusulkan tiga nama, yakni Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setiabudi; Irjen Kemendagri Komjen Tomsi Tohir; Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik.

Sementara PKS tak mengajukan nama Irjen Kemendagri Tomsi Tohir, tapi Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Komjen Pol Rudy Sufahriadi sebagai Pj Gubernur. Kemudian Partai NasDem tak mengajukan nama Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, tetapi Sekdaprov DKI Jakarta Joko Agus Setyono.

Baca juga: Fakta Ipar Adalah Maut di Ciracas, Jaktim, Suami Tewas dalam Dekapan Istri Usai Ditusuk Adik Ipar

Sementara sisanya dari PDIP mengusulkan nama lain yakni, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. 

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo mengungkap alasan tetap mempertahankan nama Heru sebagai Pj Gubernur.

“Beliau bisa membawa roda pemerintahan diJakarta selama dua tahun ini berjalan dengan baik,” kata Rio dalam rapat itu.

Selain itu, PDIP juga mengusulkan nama Sekda Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono; dan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Marullah Matali. (faf)

Berikut nama-nama calon Pj Gubernur DKI yang diusulkan 11 parpol dari sembilan fraksi diDPRD DKI Jakarta:

PKS
1. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi
2. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Komjen Pol Rudy Sufahriadi
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik

PDIP
1. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono
2. Sekda Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono
3. Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Marullah Matali

Partai Gerindra
1. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi
2. Irjen Kemendagri Tomsi Tohir
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik

Partai NasDem
1. Sekdaprov DKI Jakarta Joko Agus Setyono
2. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi
3. Irjen Kemendagri Tomsi Tohir

Partai Golkar
1. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi
2. Irjen Kemendagri Tomsi Tohir
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik

PKB-PPP
1. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi
2. Irjen Kemendagri Tomsi Tohir
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik

PAN
1. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi
2. Irjen Kemendagri Tomsi Tohir
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik

Partai Demokrat-Perindo
1. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi
2. Irjen Kemendagri Tomsi Tohir
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik

PSI
1. Irjen Kemendagri Tomsi Tohir
2. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik