TPPAS Lulut-Nambo Belum Beroperasi, Begini Kata DLHK Jawa Barat

Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS - Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang membangun Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo (Luna) di Kabupaten Bogor.

TPPAS Luna ini diharapkan bisa mengatasi masalah sampah di empat daerah yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan.

Namun sejak dibangun pada 2018 lalu, TPPAS Luna ini belum selesai dikerjakan sehingga tidak bisa beroperasi saat ini.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat (Jabar) pun belum  bisa memastikan kapan TPPAS ini beroperasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar Prima Mayaningtyas mengatakan
pihaknya sedang mencari investor baru untuk membangun TPPAS ini  karena investor sebelumnya wanprestasi.

Baca juga: TPPAS Lulut-Nambo Tak Kunjung Beroperasi, Ternyata Ada Penolakan dari Pemkab Bogor, Ini Alasannya

"Saya harus menunggu masuknya investor baru," kata Prima, Sabtu (6/5/2023).

DLHK Jawa Barat, lanjut dia, akan tetap mengusahakan agar TPPAS Lulut Nambo segera beroperasi.

"Provinsi Jawa Barat sudah kucurkan Rp 60 miliar dari dana APBD. Ini Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ke PT Jabar Bersih Lestari untuk pembangunan kontruksi TPPAS Lulut Nambo," paparnya.

Menurut Prima, dana Rp 60 miliar ini hanya untuk konstruksi TPPAS Lulut Nambo dengan kapasitas 50 ton per hari.

"Untuk keberlanjutan kita sedang mencari investor untuk menyelesaikan pembangunan TPPAS Lulut Nambo sebesar 55 hektar," ungkapnya.

Baca juga: TPPAS Lulut Nambo Belum Juga Beroperasi, DPRD Kota Depok: Seharusnya Depok Dapat Kompensasi

Sementara hasil pengolahan sampah di TPPAS Lulut Nambo nanti berupa Refuse Derived Fuel (RDF) dan pengomposan.

"Jika beroperasi, TPPAS Lulut Nambo dapat menampung kapasitas operasi bisa menampung 1.800-2.300
ton per hari," tutur Prima.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bogor menolak beroperasinya Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo (Luna) di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

Alasan utama penolakan adalah karena pembangunan TPPAS milik Pemprov Jawa Barat ini tidak sesuai DED (Detail Engineering Design).