Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Hanya Dihadiri 25 Dewan, LSM: Dewan Sontoloyo!

Sebab, baik di DPR maupun DPRD, kursi-kursi kosong selalu saja menghiasi suasana saat Rapat Paripurna digelar.

Begitu juga dengan DPRD Kota Depok, pada Rapat Paripurna yang mengagendakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Depok serta pembahasan mengenai Raperda Kota Depok, anggota dewan yang hadir hanya 25 orang dari 50 anggota dewan.

Hasil ini pun membuat rapat di skors atau ditunda sampai empat jam lantaran tidak kuorum. Agenda rapat yang dijadwalkan pukul 13.30 WIB, baru dimulai sekitar pukul 14.30 WIB.

Baca juga: Al Ghazali Gabung ke Gerindra karena Idolakan Prabowo: Dia Tokoh Paling Ikhlas Terhadap Rakyat

Hanya saja, rapat dimulai untuk kemudian di skors selama dua jam lantaran anggota yang hadir tidak kuorum.

Rapat kembali digelar sekira pukul 16.00 WIB dengan jumlah dewan yang hadir bertambah lima orang sehingga total 30 anggota dewan yang mengikuti jalannya rapat.

Dari 50 dewan, tercatat 15 orang izin, 4 sakit, dan 1 orang tanpa keterangan. 

Baca juga: VIDEO : Harapan Ketua DPRD Muhammad Yusufsyah Putra Saat Ulang Tahun ke-24 Kota Depok

Bila dirunut berdasarkan Fraksi yang ada, tercatat dewan yang hadir yakni dari Fraksi PKS 8 orang (dari 12 dewan), Gerindra 7 orang (10 dewan), PDI Perjuangan 3 orang (10 dewan), Golkar 4 orang, Demokrat Persatuan Pembangunan 4 orang, PAN 3 (4 dewan), PKB-PSI 1 (4 dewan).

Rapat Paripurna yang harusnya membahas mengenai LKPJ Wali Kota dan sejumlah Raperda pun akhirnya diputuskan hanya membahas mengenai LKPJ Wali Kota saja.

Hal ini lantaran tidak terpenuhinya kuorum yang harusnya dihadiri tiga perempat dari jumlah anggota dewan bila ingin membahas mengenai Raperda.

Baca juga: Seorang Pria Melaporkan Gedung DPRD DKI Jakarta Kebakaran, Setelah Dicek Ternyata Hoax

"Tentu ini menjadi inefisiensi, rakyat membayar mahal tetapi wakilnya bekerja tidak maksimal, tidak efisien, sehingga hanya membuang uang rakyat saja," papar Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Prof. Hamdi Muluk saat dihubungi TribunnewsDepok.com, Jumat (28/4/2023).

Tertundanya Rapat Paripurna ini pun mendapat kecaman dari sejumlah pihak, salah satu diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Serikat Tani Depok.

Ketua Serikat Tani Depok, Pardong menyatakan kekecewaannya terhadap yang terjadi pada Rapat Paripurna DPRD Kota Depok.

Baca juga: UI Peroleh Pendanaan Internasional Rp 5 Miliar dari Jerman untuk Proyek SDGs

"Tentu kecewa dengan kinerja dewan sontoloyo. Kalau izin kan biasanya 5-6 orang, ini sampai 25 orang tidak hadir, kami mengutuk keras hal ini," tegasnya kepada TribunnewsDepok.com.

Pardong mengatakan, apa yang dilakukan para dewan yang membolos saat Rapat Paripurna harusnya tidak boleh terjadi.

Sebab, lanjutnya, mereka yang disebut sebagai wakil rakyat itu telah disumpah untuk menjalankan tugas dan bekerja demi rakyat, bukan seenaknya.

Baca juga: Bantah Ada Kebakaran di Kemendagri, Kapuspen: Hanya Asap dari Komputer

"Enggak bisa dibiarkan. Selasa (2/5/2023) kami mau ke BKD (Badan Kehormatan Dewan), menanyakan alasan mereka-mereka yang tidak hadir," paparnya.

"BKD harus bertindak, kalau enggak, kami akan aksi (demonstrasi) biar mereka (dewan) benar kerjanya," pungkasnya.

Sementara itu, TribunnewsDepok.com sudah mencoba menghubungi Ketua BKD DPRD Kota Depok Rezky M. Noor sejak Jumat (28/4/2023) malam untuk mengonfirmasi mengenai hal ini, namun hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban dari yang bersangkutan.