Berkaca Skywalk Kebayoran Lama, PSI Ingatkan Pemprov DKI Tak Kemaruk: Dibangun dengan Uang Rakyat

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengeruk keuntungan dari masyarakat melalui fasilitas umum. 

Hal itu dikatakan PSI menyusul adanya pemberlakuan tarif Rp 3.500 per orang saat melintasi Skywalk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo tak setuju dengan pemberlakuan tarif tersebut.

Ara sapaan dari Anggara menyebut, tarif tersebut sangat membebani masyarakat, apalagi keberadaan Skywalk tersebut untuk mengintegrasikan Halte Transjakarta dengan Stasiun KRL Commuterline.

“Fasilitas itu dibangun dengan uang rakyat dan seharusnya dirasakan masyarakat secara gratis. Tentu saya tidak setuju jika lewat jembatan saja harus bayar karena itu merugikan masyarakat,” kata Ara berdasarkan keterangannya pada Rabu (8/2/2023).

Menurutnya, Skywalk tersebut berfungsi untuk memudahkan mobilitas masyarakat.

Karena itu, sudah selayaknya pemerintah memfasilitasinya, karena dinilainya dapat mendorong masyarakat beralih naik angkutan umum.

Baca juga: Akulaku, J&T Cargo dan Bank Of China Ramaikan Indonesia E-Commerce Conference 2023 di Central Park

Baca juga: Dicibir Warga hingga Viral karena Pasang Tarif, Skywalk Kebayoran Lama Akhirnya Digratiskan

“Tujuan jembatan ini kan untuk memudahkan mobilitas masyarakat, bukan cuma untuk naik transportasi umum. Kalau naik angkutan umum, baru dikenakan tarif yang berlaku,” ucap Ara yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

Ara mengaku kecewa dengan Dinas Bina Marga dan Transjakarta yang saling melempar tanggung jawab terkait pengenaan tarif ini.

Dia meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar turun tangan menyelesaikan persoalan ini.

“Masyarakat harus membayar, tapi Dinas Bina Marga dan Transjakarta saling lempar tanggung jawab. Kalau memang belum final, jangan diberlakukan dulu. Sekarang kan masyarakat sudah rugi baru dicabut,” ujar Ara.

Baca Berita Tribunnewsdepok.com lainnya di Google News