Pj Gubernur DKI Ajak Pengurus RW Bantu DKI Turunkan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengajak pengurus Rukun Warga (RW) di Ibu Kota untuk membantu pemerintah menurunkan kemiskinan ekstrem dan stunting.

Persoalan ini bahkan telah menjadi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan beberapa waktu lalu.

“Kita perlu bersinergi dan koordinasi antara RT, RW, Pemprov DKI Jakarta, Polri dan TNI. Sesuai arahan Presiden kepada pemerintah daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen dan tingkat stunting berada di bawah 14 persen pada tahun 2024,” kata Heru yang dikutip dari PPID DKI Jakarta pada Sabtu (4/2/2023).

Hal itu dikatakan Heru saat menghadiri kegiatan Guyub Ketua Rukun Warga (RW) se-Jakarta Barat di Grand Ballroom Hao Di Fang, Gedung Season City, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Dalam acara itu, Heru berharap seluruh pihak dapat bersinergi, termasuk antarpengurus RT/RW dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting.

“Sinergi dibutuhkan dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai percontohan untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting,” ujar Heru yang juga menjadi Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI ini.

Baca juga: Rekonstruksi Kecelakaan Mahasiswa UI Rampung, Polisi Akui Belum Bisa Tarik Kesimpulan

Baca juga: Ngaku Jadi Korban Pemerasan Penyidik Soal Kasus Tanah, Polda Metro Jaya Beberkan Aib Bripka Madih

Dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, Heru menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, salah satunya dengan memberikan bantuan/layanan sosial. Dengan adanya bantuan dari Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta.

Hanya saja, pengentasan kemiskinan ekstrem terkendala sejumlah hal, salah satunya karena adanya pertambahan pendatang baru ke Ibu Kota. "Ini Camat dan Lurah perlu dibantu oleh RT dan RW dalam menangani pendatang baru,” jelas Heru.

Sementara untuk pencapaian target penanganan stunting, Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BKKBN, dan BPS Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan sinkronisasi data dan mengintervensi kasus stunting.

Heru mengimbau para pengurus RT dan RW dapat terus membantu para ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilannya dan para ibu untuk membawa baduta dan balitanya ke Posyandu agar gizi anak dapat terus terpantau.