Masyarakat Transportasi Indonesia Ingatkan Pemprov DKI Soal Tarif ERP: Tak Berorientasi Keuntungan

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengingatkan Pemerintah DKI Jakarta soal tarif jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) yang tak berorientasi pada keuntungan daerah.

Hal itu dikatakan MTI untuk menganggapi berkembangnya kembali pembahasan terkait konsep ERP antar Pemprov DKI dengan DPRD DKI.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan pada MTI Djoko Setijowarno mengatakan, tarif ERP harus dipahami, direncanakan dan diimplementasikan bukan dalam rangka proyek yang memerlukan pengembalian modal serta mencari keuntungan.

Tetapi, kata dia, untuk mengganti kerugian sosial, ekonomi, kesehatan, waktu, dan lain lain yang diakibatkan oleh kemacetan.

“Pendapatan ERP dapat dipergunakan sebagai opsi pembiayaan untuk mendukung perbaikan, pengembangan, dan operasi angkutan umum, serta kendaraan tidak bermotor,” kata Djoko berdasarkan keterangannya pada Kamis (26/1/2023).

Menurutnya, kebijakan ERP sebagai bagian dari strategi manajemen transportasi perkotaan merupakan salah satu sistem pendukung penataan ruang kota secara keseluruhan.

Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan arah pengembangan kota yang di antaranya bertujuan mewujudkan kota berbasis transit dan digital, hunian yang layak dan berkeadilan, serta lingkungan permukiman yang mandiri.

“ERP bukan alat sapujagat dalam mengatasi kemacetan dan bukan sarana menaikkan pendapatan,” ujar Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini.

Baca juga: Semarakkan Bogor Street Festival 2023, bank bjb Hadirkan Promo Menarik DIGI dan DigiCash, Apa Saja?

Baca juga: Sudah Perankan Berbagai Karakter, Raisya Ngaku Ingin Perankan Orang Sakit Mental, Kenapa?

Djoko mengatakan, ERP wajib dipahami, direncanakan, dan diimplementasikan sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari strategi besar dan utuh manajemen transportasi wilayah perkotaan.

Tujuannya mendorong penggunaan angkutan umum, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, memberikan opsi sumber pendanaan pembiayaan angkutan umum, serta mendorong keberlanjutan pengelolaan transportasi perkotaan baik secara ekonomi, lingkungan, teknis, sosial, dan budaya.

“Terkait hal tersebut, perencanaan dan penerapan ERP wajib saling terkait dan mendukung, selaras dengan program transportasi lain. Baik yang bersifat kebijakan, fisik, maupun hal lain sesuai tujuan yang dimaksud,” jelasnya.