DPRD Kota Bogor

Bapemperda DPRD Kota Bogor Hapus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah untuk Perumda Tirta Pakuan

Dinilai belum siap, Bapemperda DPRD Kota Bogor hapus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Perumda Tirta Pakuan dari Propemperda.

Penulis: dodi hasanuddin | Editor: dodi hasanuddin
Humas DPRD Kota Bogor
Bapemperda DPRD Kota Bogor Hapus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Perumda Tirta Pakuan 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BOGOR - Bapemperda DPRD Kota Bogor hapus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Perumda Tirta Pakuan dari Propemperda.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor mengawali tahun 2023 dengan sikap tegas.

Sikap tegas tersebut diperlihatkan dalam mengambil keputusan terkait Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Perumda Tirta Pakuan dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Baca juga: Bima Arya Dikabarkan Akan Rotasi ASN, Komisi IV DPRD Kota Bogor Angkat Suara, Ingatkan Soal Ini

Bapemperda DPRD Kota Bogor mencoret raperda tersebut di masa sidang kedua tahun 2023 dalam rapat kerja di ruang Parpurna.

 Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti karena belum siapnya rancangan yang disiapkan oleh Perumda Tirta Pakuan.

"Jadi berdasarkan hasil rapat Bapemperda dengan Pemkot Bogor dan Perumda Tirta Pakuan, maka Raperda tentang PMP Perumda Tirta Pakuan tidak akan dibahas di Propemperda masa sidang kedua tahun 2023 ini, karena belum lengkapnya persyaratan yang dibutuhkan," ujar Endah, Selasa (24/1/2023).

Endah menjelaskan, berdasarkan hasil rapat, pihak Perumda Tirta Pakuan baru mengantongi kajian aset.

Sedangkan, untuk bisa mengajukan PMP, diperlukan kajian investasi, kajian bisnis, persetujuan DPRD dan lainnya.

"Jadi mereka baru mengantongi kajian aset saja. Padahal ada kajian lainnya yang perlu dilengkapi. Sehingga kami menilai, ini tidak akan terkejar, sehingga kami coret dulu dari Propemperda masa sidang kedua termin kesatu tahun 2023 karena bisa dibahas di masa sidang berikutnya jika sudah siap," papar Endah.

Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor Usulkan Insentif Ketua RT/RW hingga Posyandu Dinaikkan Tahun 2023

Tak hanya itu, Raperda tentang perubahan Perda nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor juga dicoret dari Propemperda, karena belum mengantongi rekomendasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dimana dalam perubahan Perda tersebut, rencananya akan dimasukkan bagian Riset dan Inovasi didalam Bappeda Kota Bogor sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 71 tahun 2021.

Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto Apresiasi Kinerja Pemkot Bogor di Tahun 2022

Endah pun menyayangkan dicoretnya dua Raperda ini dari Propemperda. Padahal menurutnya, DPRD Kota Bogor telah memberikan waktu kepada Pemkot Bogor untuk menyiapkan rancangan tersebut sejak November tahun lalu.

"Ini sangat disayangkan. Padahal kita sudah mengingatkan dan memberikan waktu dari November tahun lalu ketika Propemperda ini diketok," ungkap Endah.

Dengan ini, maka didalam Propemperda masa sidang kedua tahun 2023, Raperda yang akan diajukan ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Bogor untuk dibahas lebih lanjut melalui panitia khusus (Pansus) diantaranya adalah Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raperda tentang Rencana Induk Utilitas Kota dan Raperda tentang Restorative Justice.

"Bapemperda berinisiatif untuk menarik satu raperda dari masa sidang ketiga, ke masa sidang kedua. Dari hasil pembahasan tadi jadinya Raperda terkait restorative justice yang akan kita majukan," ujarnya. 

Ikuti kami di

AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved