Kota Depok

DPRD Kota Depok Dikritik Masyarakat, Jubir BKD: Dengan Kritikan Kedepannya Agar Lebih Baik

Juru Bicara sekaligus Anggota BKD Kota Depok, Fransiscus Samosir mengaku  senang mendapatkan kritikan dari masyarakat.

Penulis: Gilar Prayogo | Editor: murtopo
TribunnewsDepok.com/ dok. LSM Kapok
Ketua Umum Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (Kapok) Kota Depok Kasno (pakaian putih-putih) saat dipaksa keluar dari Ruang Rapat Paripurna usai berunjuk rasa mengenai banyaknya anggota DPRD Kota Depok yang tidak hadir di Rapat Paripurna, Cilodong, Senin (2/1/2023). 

Laporan TribunnewsDepok.com Gilar Prayogo

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, DEPOK - Badan Kehormatan Dewan (BKD) Kota Depok sangat senang dengan kritikan yang diberikan untuk anggota DPRD Kota Depok.

Juru Bicara sekaligus Anggota BKD Kota Depok, Fransiscus Samosir mengaku  senang mendapatkan kritikan dari masyarakat.

"Senang ya kami mendapatkan kritikan. Artinya kritikan tersebut, kedepannya agar kami lebih baik lagi," ucap Frans saat dihubungi oleh TribunnewsDepok.com, Selasa (3/1/2023).

Dirinya mengatakan bahwa BKD memiliki aturan yang berlaku terkait rapat di DPRD.

"Memang secara aturan, kami juga mempunyai aturan terkait masalah rapat kemarin," jelasnya.

"Kemarin memang tidak diharuskan untuk menghadiri rapat secara tatap muka, bisa melalui virtual," sambung Frans.

Menurutnya pencabutan PPKM oleh Presiden Joko Widodo baru disosialisasikan disaat bersamaan dengan rapat Paripurna DPRD Kota Depok pada hari Senin 2 Januari 2023.

"Makanya kami masih memperbolehkan, jika rapat dilakukan dengan tatap muka dan virtual," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua LSM KAPOK (Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi), Kasno mengakui kecewa kepada anggota DPRD yang banyak tidak hadir di sidang paripurna.

"Berangkat dari rasa keprihatinan kami sebagai rakyat dan masyarakat terhadap wakil-wakil rakyat yang duduk di sana (DPRD)," ungkap Kasno saat dihubungi oleh TribunnewsDepok.com, Senin (2/1/2023).

Dirinya mengatakan bahwa di saat pandemi Covid-19, tidak mempermasalahkan dengan banyaknya anggota DPRD yang kehadiran tatap mukanya sedikit.

Baca juga: DPRD Kota Depok Gencarkan Kordinasi dengan Pemkot Depok guna Mendistribusikan Kesejahteraan Warga

"Akan tetapi per tanggal 30 Desember 2022, Presiden Jokowi (Joko Widodo) sudah mencabut PPKM. Artinya ketika ada sidang paripurna yang kami anggap terhormat ya tingkat kehadiran harus ditingkatkan," jelas Kasno.

Menurutnya, anggota DPRD seharusnya tidak usah lagi menggunakan berbagai macam alasan untuk tidak hadir di sidang paripurna lewat online.

Baca juga: LSM KAPOK Minta BKD Segera Berikan Data Anggota DPRD Kota Depok yang Mangkir di Sidang Paripurna

"Seharusnya tidak usah ada alasan lagi anggota DPRD untuk tidak hadir secara langsung dan hanya lewat online saja," ungkapnya.

"Ini kan sangat memprihatikan wakil rakyat seperti itu, dimana kami sebagai rakyat sudah memberikan banyak fasilitas, kursi yang empuk dan bahkan kita yang gaji," sambung Kasno.

Berawal dari rasa keprihatinan itulah LSM KAPOK memberikan koreksi serta kritisi secara langsung terhadap Anggota DPRD. (M34).

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved