DPRD Kota Bogor Gelar RDP Soal Raperda Pemajuan Kebudayaan Sunda, Ini Kata Bappeda Kota Bogor

Laporan wartawan wartakotalive.com, Cahya Nugraha

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BOGOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Sunda, Senin (5/12/2022). 

Rapat tersebut digelar di lantai 4 gedung DPRD, Jalan Pemuda, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat tepatnya di ruang Paripurna.

Dalam hal itu Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan ( BAPPEDA) Kota Bogor, Cecep Zakaria menuturkan bahwa keberadaan Perda untuk pemajuan budaya sunda memang sudah cukup startegis. 

"Intinya menurut kami, bahwa keberadaan Perda ini cukup strategis ya, karena kalo dari sisi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan tentu kan dituangkan dalam dokumen perencanaan. Mulai perencanaan yang sifatnya pendek 1 tahun, menengah 5 tahunan maupun yang jangka panjang 20 tahunan," ungkap Cecep kapada wartawan Wartakotalive.com

"Terkait dengan hal itu, ini masuk ke dalam dokumen perencanaan menengah 5 tahunan," sambungnya. 

Cecep juga menjabarkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2019-2024 menjelaskan bahwa sebetulnya dalam dokumen yang sudah disusun ini, Pemkot Bogor sudah mengidentifikasi terkait dengan urusan kebudayaan. 

"Jadi secara umum, urusan kebudayaan itu kan bertujuan untuk menjadikan warisan budaya sebagai aset kota," jelasnya. 

Ada beberapa sasaran, antara lain, pertama, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya, kedua terpeliharanya kelestarian warisan budaya serta tersedianya kebijakan atau peraturan daerah yang mengatur warisan budaya. 

"Saya kira dengan adanya perda ini sebetulnya sudah merupakan sinergitas, nyambung dengan dokumen perencanaan karena dalam dokumen itu salah satu sasarannya adalah tersedianya kebijakan atau peraturan daerah yang mengatur warisan budaya yang sekarang sedang dijaga," ungkap Cecep. 

Meski begitu Cecep tak menampik bahwa dari dokumen perencanaan yang ada memang indikator keberhasilan kebudayaan di Kota Bogor itu masih minim. 

"Jadi hanya baru didasarkan pada indikator terbatas pada penyelenggaraan festival seni dan budaya, itu kan hanya sebagian kecil dari budaya dan seni saja,"kata Cecep. 

Kedua, didasarkan pada benda, situs, dan cagar budaya yang dilestarikan juga masih minim. 

"Hanya dua indikator saja sebetulnya bagimana mengukur keberhasilan memajukan kebudayaan di Kota Bogor," jelas Cecep. 

Cecep berharap dengan adanya perda ini akan lebih mewarnai bagaimana titik-titik tercapaianya indikator tersebut. 

Urusan Pemerintah Kota di bidang kebudayaan pun ada beberapa permasalahan yang sudah coba diidentifikasi dalam dokumen perencanaan. 

"Pertama, semakin kuatnya budaya asing terhadap budaya lokal yang berpotensi melunturkan warisan budaya nenek moyang terutama pada generasi muda," ucap Cecep. 

Kedua, bagaimana mengembangkan dan melestarikan budaya yang dirasa belum dilakukan secara terpadu. 

"Saya kira dengan perda ini akan bisa memberikan bagaimana pengembangan budaya bisa lebih terpadu lagi," jelas Cecep. 

"Ketiga, belum optimalnya peran pemerintah, tokoh budaya, organisasi pelestarian budaya, pelaku seni budaya dan tokoh masyarakat lainnya untuk mendorong pengembangan pelestarian budaya, khususnya budaya lokal," sambungnya. 

Dan terakhir, belum optimalnya perlindungan dan dukungan apresiasi terhadap budaya lokal. 

"Semoga di perda ini nanti juga diatur sehingga akan memberikan warna," tutup Cecep. 

Baca juga: DPRD Gelar RDP, Kota Bogor Bakal Punya Perda Soal Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Sunda

Sementara itu, Pimpinan Pansus Raperda Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Sunda, Zaenal Abidin mengatakan RDP ini digelar untuk menampung masukan masyarakat terkait materi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam draft Raperda.

"Kita harus mempertahankan dan lestarikan budaya lokal, dalam hal ini budaya Sunda," ucapnya.

Setelah RDP ini, tim pansus akan melakukan rapat dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pemukiman, dan beberapa dinas lainnya. 

Baca juga: DPRD Kota Bogor Gelar Rapat Dengar Pendapat Soal Raperda Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Sunda

Politisi Partai Gerindra ini menargetkan pembahasan Raperda ini akan selesai dalam jangka waktu dua bulan ke depan.

"Masih ada dua sampai tiga kali pertemuan sebelum draft diajukan ke Bamus (Badan Musyawarah) untuk dibawa ke rapat paripurna," ungkap Zaenal.

Baca juga: DPRD Kota Bogor Tetapkan APBD 2023, Anggaran Difokuskan Tuntaskan RPJMD

Dia berharap Raperda tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Sunda ini bisa memperkuat identitas budaya Sunda di Kota Bogor.

"Harapan kami raperda ini bisa menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal sehingga identitas budaya Sunda di Kota Bogor tidak hilang," tandas Zaenal.