PSI Minta Pemprov DKI Transparan Kelola APBD 2023 Senilai Rp 82,5 Triliun

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta diminta transparan dalam pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) senilai Rp 82,5 triliun.

Soalnya pemerintah daerah tidak mengumumkan APBD DKI kepada publik melalui website resmi, sehingga masyarakat tidak memiliki akses untuk mengawasi.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari mengatakan, website resmi yakni https://apbd.jakarta.go.id/ pada belum diperbarui, sehingga data keuangan yang dilaporkan adalah tahun 2021.

Padahal pada tahun 2019 publik dapat mengakses pengelolaan anggaran Pemprov DKI Jakarta sampai level kegiatan tetapi hari ini hanya dokumen saja itupun tidak diperbarui.

“Pemprov DKI harus mengutamakan good governance dan menjaga integritas, tentunya ini akan memberikan manfaat pada warga DKI,” kata Eneng berdasarkan keterangannya pada Selasa (22/11/2022).

"Di era kepemimpinan yang baru, yang saat ini dipegang oleh Pj Pak Heru Budi Hartono harusnya Pemprov DKI bisa mewujudkan good governance terutama dalam pengelolaan APBD 2023 ini,” lanjut Eneng dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini.

Baca juga: Update Korban Gempa Bumi di Cianjur, RSUD Cimacan: 14 Meninggal, 16 Dirawat, 10 Dirujuk ke Bogor

Baca juga: Gempa Bumi di Cianjur, Update Pasien di RSUD Cimacan: 14 Meninggal, 16 Dirawat & 10 Dirujuk ke Bogor

Menurut dia, pengelolaan uang yang transparan harus dilakukan, apalagi alokasi anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) DKI Jakarta tahun 2023 mencapai Rp 3,6 triliun.

Harusnya, kata dia, anggaran sebesar itu sudah bisa meningkatkan transparansi dan akses luas agar publik bisa turut berpartisipasi.

“Dengan anggaran Rp 3,6 triliun, BPKD seharusnya bisa mewujudkan transparansi dan memberikan akses partisipasi publik dalam pengawasan pengelolaan keuangan,” jelasnya.

Baca Berita Tribunnewsdepok.com lainnya di Google News