PKB DKI Jakarta Usung Ulama Dalam Pilkada DKI 2024, Muhammad Fauzie : Figur yang Tepat Adalah Ulama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA -Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW PKB DKI Jakarta, H. Muhammad Fauzie menegaskan DPW PKB DKI Jakarta bertekad mengusung figur ulama untuk memimpin DKI Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad Fauzie dalam acara Maqashid Dewan Syura yang digelar Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB DKI Jakarta, di kantor Sekretariat DPW PKB pada Sabtu (19/11/2022).

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh para ulama dan tokoh PKB itu Fauzie menyampaikan, figur yang belum pernah mendapat kesempatan untuk memimpin DKI Jakarta selama ini adalah ulama. 

“Saya yakin bahwa figur yang tepat untuk DKI Jakarta ke depan pasca IKN adalah ulama,” ujar Fauzie pada Sabtu (19/11/2022).

Menurut dia, rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur adalah sesuatu yang niscaya, karena secara legal formal pemindahan IKN sudah memiliki payung hukum UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Selain itu, Kepala Badan Otorita IKN juga sudah dilantik. 

Dengan begitu, Jakarta tinggal menunggu waktu untuk kehilangan status khususnya sebagai ibu kota negara. Itu artinya akan ada sekian banyak konsekuensi yang bakal terjadi.

Sebagai contoh, besaran anggaran APBD DKI Jakarta yang bisa saja terkoreksi tajam. Selain itu, akan ada banyak warga yang pindah ke IKN baru, seperti aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat. 

Baca juga: Susah Beli Solar Puluhan Nelayan dari Kampung Nelayan Bidara dan Istri Geruduk SPBU Marunda Jakarta

Baca juga: Teliti Banjir Tangerang Doktor Ilmu LIngkungan Universitas Indonesia Lulus dengan IPK Sempurna

Di lain pihak, secara kultural saat ini ada banyak tradisi dan warisan budaya Betawi yang terpinggirkan di tengah-tengah problem klasik perkotaan yang tak kunjung selesai. Mulai dari kemacetan, sampah, banjir, masalah lingkungan dan kependudukan lainnya.

“Yang jelas, tantangannya semakin kompleks, bagaimana menjadikan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis misalnya. Apakah Pemprov DKI Jakarta siap mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tentunya akan berkurang sebagai sumber APBD setelah tidak menyandang IKN?” imbuhnya.