Anggaran Jalur Sepeda Rp 1,9 Miliar Dihapus Dishub Setelah Dikritisi DPRD DKI Jakarta
Gilbert menilai pembangunan jalur sepeda warisan Anies Baswedan banyak berubah fungsi, salah satunya menjadi pangkalan starling
lihat foto
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Dinas Perhubungan DKI Jakarta akhirnya menghapus anggaran evaluasi jalur sepeda tahun 2023 senilai Rp 1,9 miliar.
Anggaran itu dihapuskan setelah usulan Dishub dikritisi oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak saat rapat Rancangan APBD 2023 di Hotel Grand Cempaka, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, pada Jumat (11/11/2022).
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, pembangunan jalur sepeda warisan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan banyak berubah fungsi.
Jalur sepeda yang dilengkapi berbagai fasilitas seperti marka jalan hingga stik pembatas justru menjadi lokasi parkir kendaraan bermotor.
Simak video berikut ini:
“Secara kasat mata itu tidak berfungsi, hanya menghambur-hamburkan uang untuk mengeluarkan kajian. Jelas dari 2019 kita sudah tidak menganggarkan, tapi kemudian masih diteruskan,” kata Gilbert.
Selain itu, kata Gilbert, keberadaan jalur sepeda juga sering digunakan sebagai pangkalan Starbuck Keliling atau starling.
Padahal, Dishub menargetkan pembuatan jalur sepeda bisa mencapai 196,45 kilometer.
Baca juga: DPRD Kota Depok Minta KBM di SDN Pondok Cina 1 Tetap Berjalan, Wali Murid Senang
“Saya kira untuk hal mendatang saya senang untuk dimasukan kemudian pengecatan lagi, pembuatan lagi kemudian targetnya berapa ratus kilometer tapi cuma jadi tempat parkir, dan jalur sepeda dan starling,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, awalnya pemerintah ingin membangun jalur sepeda lagi senilai Rp 38 miliar.
Namun anggaran tersebut batal dimasukan ke dalam RAPDB, dan Dishub mengajukan anggaran evaluasi jalur sepeda sekitar Rp 1,9 miliar.
Baca juga: Traffic Update, Lalu Lintas di Sawangan Kota Depok Hari Ini Padat Merayap
“Untuk jalur sepeda semula dianggarkan Rp 38 miliar, kemudian kami usulkan untuk dinolkan. Kemudian masuk tahun 2023, kami melakukan evaluasi jalur sepeda secara komprehensif,” kata Syafrin.
Meski anggaran evaluasi dinolkan, Syafrin berencana melibatkan lembaga Institute Transport Development Policy (ITDP) untuk mengevaluasi jalur sepeda.
Harapannya, kajian yang dilakukan pemerintah tidak membebani APBD 2023. (faf)
