Polemik SDN 1 Pondok Cina, Komisi D DPRD Bakal Segera Panggil Disdik Kota Depok

"Kita di DPRD juga tidak diajak bicara, baik Komisi D atau DPRD secara keseluruhan," ujarnya.

Menurut dia, sebagai wakil masyarakat, DPRD seharusnya diajak bicara soal rencana pembangunan ini.

Baca juga: Walau Berseteru, Posan Tobing Ikut Berduka Atas Meninggalnya Ayah Tantri Kotak: Gua Respect Sama Dia

Baca juga: Nadiem Makarim dan Luhut Binsar Bahas Transformasi Pendidikan di QS Higher Summit Asia Pasifik 2022

"Seharusnya kita diberi tahu berapa anggaran dari Pemprov untuk pembagunan masjid ini, kapan DED (detail engineering design) dibuat, kapan tender, kapan dilaksanakan, dan seterusnya. Itu tidak pernah dibicarakan di DPRD," papar Babay.

Politisi PKB ini juga menyoroti adanya surat dari Walikota tentang penghapusan aset SDN 1 Pondok Cina terkait rencana pembangunan masjid raya ini.

"Bicara penghapusan aset suatu daerah, Walikota tidak bisa sewenang-wenang melakukan penghapusan," tegas Babay.

Dia menjelaskan bahwa harus ada dasar hukum dalam penghapusan aset daerah dan hal itu harus dibicarakan dengan DPRD.

"Kita juga punya kewenangan untuk mengetahui berapa aset yang dimiliki pemerintah Kota Depok," tuturnya.

Babay melihat pembangunan masjid raya di Depok tidak begitu mendesak.