Metropolitan
PSI Dorong Kelanjutan Proyek LRT Jakarta yang Mandek di Era Anies Baswedan
PSI Dorong Kelanjutan Proyek LRT Jakarta yang Mandek di Era Anies Baswedan
lihat foto
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendorong kelanjutan proyek kereta light rail transit (LRT) Jakarta yang sempat mandek di era Gubernur Anies Baswedan.
Partai yang baru pertama kali duduk di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini berharap, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dapat meneruskan pembangunan LRT Jakarta dari wilayah Jakarta Timur ke Jakarta Selatan.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mendukung, dilanjutkannya kembali proyek pembangunan LRT Jakarta dengan rute Velodrome-Manggarai.
Hal ini mengingat proyek tersebut telah terabaikan dalam beberapa tahun, meski sudah tercantum dalam Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi (RIT) Jabodetabek.
“Kami berharap dengan dimulainya kembali proyek LRT ini menunjukkan usaha Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pj Gubernur untuk membangun infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi di Jakarta,” kata Idris.
Hal itu dikatakan Idris saat rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun 2023 di DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/11/2022).
Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Khoirudin.
“Ke depannya pembangunan transportasi publik menjadi prioritas Pj Gubernur sebagai bentuk yang menjawab akar permasalahan kemacetan di Jakarta,” ujar anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu.
Baca juga: TNI Manunggal Masuk Desa ke-115 di Kabupaten Bogor Sukses Bangun Jalan Penghubung Cigudeg-Rumpin
Baca juga: Kejari Depok Tunjuk 5 Jaksa Kawal Kasus Ayah Bunuh Anak, Kasi Intel Jadi Ketua Tim JPU
Dalam kesempatan itu, Idris juga menyayangkan Pemprov DKI Jakarta sering terlambat membayar dana subsidi atau public service obligation (PSO) kepada Transjakarta.
Padahal, kata Idris, keberadaan Transjakarta sebagai salah satu fasilitas transportasi publik di Ibu Kota, sangat diharapkan dapat menekan angka kemacetan lalu lintas.
“Sangat disayangkan sekali terjadinya pembayaran PSO kepada Transjakarta yang kerap ditunggak oleh Pemprov DKI Jakarta. Padahal pengguna Transjakarta dapat menembus hingga 1 juta penumpang setiap harinya,” jelasnya.
