Metropolitan

Ditinggal Anies Baswedan, PSI Tagih Laporan Formula E kepada Jakpro

Ditinggal Anies Baswedan, PSI Tagih Laporan Formula E kepada Jakpro. Pasalnya Komisi B DPRD DKI Jakarta berulang kali menagih hasil studi kelayakan

Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Politisi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendesak PT Jakarta Propertindo (Jakpro) agar menjelaskan pertanggungjawaban kegiatan Formula E yang digelar pada 4 Juni 2022 lalu.

Soalnya kegiatan yang digelar di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) Ancol, Jakarta Utara itu menggunakan duit rakyat melalui APBD 2020 dan 2021 sebesar Rp 560 miliar.

 

“Saya minta saat ini juga Jakpro menjawab kepada kami di Badan Anggaran ini, bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan Formula E. Untung atau rugi, dijawab saja sekarang mumpung ada kesempatan,” kata Anggara berdasarkan keterangannya pada Kamis (3/11/2022).

Hal itu dikatakan Anggara saat Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.

Rapat itu digelar selama sepekan di Hotel Grand Cempaka, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

 

“Jakpro sudah terlalu lama tertutup tentang hasil pelaksanaan kegiatan ini, padahal sudah sekitar empat bulan berlalu acaranya tapi jika ditanya pertanggungjawabannya Jakpro selalu menghindar,” ujar Anggara yang juga menjadi Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini.

Baca juga: Kasus Ayah Bunuh Anak di Jatijajar Depok, DP3AP2KB Kota Depok Beri Pendampingan Korban Selamat

Baca juga: UMKM Kota Depok Gelar Pameran di Balaikota Depok, Ini Produk yang Ditawarkan

“Saya pikir ini jadi beban buat kita semua karena transparansinya sangat minim. Ingat, ada uang APBD juga di sana dan proses hukum di KPK masih berjalan,” lanjutnya.

 

Bahkan, kata Anggara, hingga saat ini revisi studi kelayakan pelaksanaan Formula E belum juga didapatkannya.

Padahal Komisi B DPRD DKI Jakarta berulang kali menagih hasil studi kelayakan tersebut sejak Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

 

“Jangankan pertanggungjawaban pelaksanaan. Waktu itu ada revisi studi kelayakan saja kami minta berkali-kali sampai hari ini belum diberikan. Padahal dokumen studi kelayakan itu kan untuk referensi sebelum pelaksanaan. Mau sampai kapan ditutupi seperti ini,” imbuhnya.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved