APBD DKI Jakarta 2023 Dinilai Terlalu Optimis di Tengah Isu Resesi dan Kegelapan Ekonomi Tahun Depan

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mulai melakukan sinkronisasi usulan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 sebesar Rp 85,5 triliun.

Anggaran ini dikritisi oleh anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari.

Dia menganggap, anggaran sebesar Rp 80 triliun lebih terlalu optimistis. Dia khawatir, bisa berdampak pada kegiatan belanja daerah di tahun 2023.

“Angka itu terlalu optimistis, padahal realisasi APBD 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022, baru mencapai Rp 64,4 triliun. Ini justru akan membuat belanja-belanja yang tidak terealisasi,” kata Eneng berdasarkan keterangannya pada Kamis (3/11/2022).

Menurut dia, Pemprov DKI harus cermat dalam menghitung peluang. Jika dipaksakan, tentu Pemprov DKI akan mendorong untuk menaikan penerimaan dari pajak untuk mencapai target tersebut.

“Imbasnya tentu kembali kepada masyarakat lagi yang dicekek oleh tuntutan pajak,” ujar Eneng.

Anggota Banggar DPRD DKI ini juga menilai optimisme Pemprov DKI menetapkan target KUA-PPAS APBD 2023 yang tinggi sangat kontradiksi dengan narasi resesi yang sering digaungkan oleh Pemprov DKI.

“Ada yang gak nyambung, di satu sisi berbicara tentang resesi dan strategi mitigasinya. Di sisi lain menargetkan angka tinggi untuk PAD 2023 yang berpotensi menekan tarikan pajak hotel, restoran, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2),” katanya.

Baca juga: Angelina Sondakh Ungkap Alasan Kenakan Gaun Panjang Warna Hitam di Hari Berkabung : Kesukaan Ayah

Baca juga: Huni Rumah Sengketa, Wanda Hamidah Ngaku Diteror Ormas Diduga Kiriman Japto Soelistyo

“Ini harus jadi atensi Pj Gubernur DKI, apakah beliau benar-benar tahu persoalan ini? apa jangan-jangan belum tahu bahkan belum membacanya?,” tutupnya.