Beda dengan Anies, Heru Budi Hartono Tegaskan Normalisasi Langkah Tepat Atasi Banjir Jakarta

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Beda dengan Anies Baswedan ketika memimpin DKI Jakarta, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menegaskan Normalisasi merupakan langkah tepat untuk mengatasi banjir Jakarta.

Ia pun mengklaim dengan program yang difokuskan sejak era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan dilanjutkan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) itu mampu menyurutkan genangan hingga banjir.

Langkah tersebut berbeda dengan gagasan Anies yang menilai sumur resapan mampu mengurangi genangan serta menjaga cadangan air tanah.

"Cepat surut ya (banjirnya). Ya itulah, maka perlu ada percepatan sodetan," ujar Heru saat ditemui di kawasan Monumen Nasional (Monas), Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat (28/10/2022).

Heru menjelaskan dilakukannya sodetan untuk menyelesaikan suatu kendala penyebab banjir.

Diberitakan sebelumnya, setelah dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan dihadapi oleh berbagai macam permasalahan klasik ibu kota.

Salah satunya adalah banjir yang memang menjadi langganan di DKI Jakarta, apalagi saat musim penghujan tinggi.

Heru pun menjelaskan terdapat tiga hal yang menyebabkan terjadinya banjir.

"Banjir itu sebenarnya ada tiga penyebab: rob, hujan yang turun, dan kiriman banjir," ujar Heru saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (17/10/2022).

Baca juga: Lagi Asyik Rebahan, Bandar Narkoba di Kampung Sukawarna Kaget Digerebek Sat Narkoba Polresta Bogor

Baca juga: Anies-Aher Dianggap Pasangan Ideal Pilpres 2024, Ini Alasannya

Kemudian, Heru menjelaskan antisipasi terkait rob. Yang harus dilakukan adalah membangun waduk di sekitar Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

Lebih lanjut, hal yang bisa dilakukan adalah dengan membuat tanggul raksasa. Atau memperbaiki tanggul yang sudah ada.

Revitalisasi saluran-saluran, pengurasan, penguatan rumah pompa, dan menaruh rumah pompa di tempat strategis, juga diklaim Heru dapat mengatasi banjir.

"Berikutnya, kalau disebabkan karena kiriman, maka dari itu kami akan segera bersinergi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bersinergi," ucap Heru.

Saat ditanya terkait dengan sumur resapan, menurutnya program tersebut bagus dan dapat dimanfaatkan untuk daerah-daerah yang memang cekung.

Maksud dari daerah cekung adalah wilayah di mana kalinya lebih tinggi dibanding pemukiman penduduk.

"Pembahasan terkait sumur resapan, nanti akan berkoordinasi lebih lanjut dengan DPRD DKI Jakarta ya," kata Heru.

Diberitakan sebelumnya, program normalisasi sungai oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan masih menjadi sorotan berbagai pihak karena dianggap mangkrak (tidak efektif).

Normalisasi sungai merupakan salah satu program pengendalian banjir, selain sumur resapan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan bahwa adanya sengketa lahan yang membuat program tersebut tidak berjalan.

"Selama ini kan masalahnya terkait kasus-kasus tanah, di Jakarta ini banyak sekali masalah sengketa tanah," ujar pria yang akrab dipanggil Ariza, pada Kamis (6/10/2022).

Ia mengklaim, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengerahkan beragam upaya untuk mengatasi masalah banjir.

Salah satu hal yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat sertifikasi tanah di DKI Jakarta.

Lebih lanjut Ariza mengaku bahwa dalam satu hingga dua tahun terakhir ada percepatan dan akan dilakukan lebih baik lagi, terkait persertifikatan tanah-tanah milik Pemprov DKI Jakarta.

"Kami kan sudah melakukan program lain juga, seperti sumur resapan maupun pembangunan sembilan polder, empat waduk, dan revitalisasi dua sungai yang dikenal dengan project 942," kata Ariza