Kota Bogor

Bima Arya Kaji Penyesuaian Tarif, Awal Tahun 2023 Biskita Trans Pakuan Tak Gratis Lagi

Bima Arya Kaji Penyesuaian Tarif, Awal Tahun 2023 Biskita Trans Pakuan Tak Gratis Lagi

Penulis: Cahya Nugraha | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Biskita Trans Pakuan Kota Bogor 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai mengkaji penyesuaian tarif Biskita Trans Pakuan

 

Hal itu diungkapkan langsung oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya

 

"Pemkot akan segera melakukan kajian cepat dan tepat untuk mengusulkan agar Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) nanti menetapkan tarif dari Trans Pakuan ini," sambungnya," ungkap Bima. 

 

"Kita buat kajian dulu nanti itu kita usulkan berapa untuk tarifnya. Paling tidak, awal tahun rampung," ungkap Bima. 

Saat ini penggunaan Biskita Transpakuan disampaikan oleh Bima masih belum dikenakan tarif alias gratis. 

 

"Sekarang masih gratis, sambil berjalan kita buat kajiannya," jelasnya. 

Baca juga: Bukan Cuma Bikin Macet, Banyak Pengendara Bermotor Terperosok Lubang di Jalan Pabuaran Raya

Baca juga: Cerita Lika Liku Hidup Ovi Sovianti dan Pamela Safitri Saat 5 Tahun Berpisah dari Duo Serigala

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia mengapresiasi atas capaian load factor atau bangkitan penumpang transportasi massal Biskita Transpakuan dibandingkan dengan transportasi massal berskema buy the service (BTS) di kota-kota lain. 

 

"Pak menteri menyampaikan apresiasi yang memang catatannya itu low factor nya paling tinggi diatas Kota- kota lain," kata Bima. 

 

Meski begitu, Bima menuturkan bahwa saat jni Biskita Transpakuan tengah dievaluasi oleh DPR RI, sebab load factor dari Biskita Transpakuan diakui lebih tinggi daripada kota-kota lain di Indonesia yang juga memiliki transportasi berskema BTS. Sehingga hal ini menjadi anomali, lantaran berbeda dengan kota-kota lainnya. 

 

"Sedang dievaluasi total oleh DPR, jadi DPR melihat Kota-kota lain banyak yang tidak berjalan maksimal, jadi kami juga masih menunggu keputusan itu. Hasil komunikasi dengan Menhub, DPR akan menetukan apakah kita akan ditambah lagi atau tidak karena masih dievaluasi,” kata Bima Arya.

Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved