Metropolitan

Pensiun Tinggal Menghitung Hari, Anies Diminta Tak Rombak Jabatan di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta

Jelang Pensiun dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Diminta Tak Rombak Jabatan di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta

Penulis: Indri Fahra Febrina | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta KH. Muhammad Thamrin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Inisiator Jakarta Initiative Ervan Purwanto mengungkapkan, potensi perombakan jabatan di Pemprov DKI Jakarta jelang Anies Baswedan lengser. 

  

Ervan berujar, mutasi atau promosi jabatannya jelang akhir jabatan kepala daerah dikhawatirkan rawan politisasi birokrasi. 

 

"Pemutasian dan pejabat-pejabat pemerintah daerah dan pejabat eselon dua kali itu tentunya menjadi PR Penjabat pada hati berlangsungernur untuk melakukan konsolidasi birokrasi," kata Ervan pada Sabtu (1/10/2022). 

Ervan menyebut, tak ada larangan yang menjegal Anies untuk mengangkat dan memutasikan pejabat. 

 

Meskipun begitu, ia menilai promosi dan mutasi jabatan jelang Anies lengser rawan disusupi kepentingan pribadi. 

 

Terlebih, DPRD DKI Jakarta telah mengingatkan Anies agar tak melakukan mutasi jabatan pejabat jelang purna tugas. 

 

"Kondisi ini sudah sering terjadi di era gubernur DKI sebelumnya. Artinya sebelum dan sesudah transisi ini akan rawan politisasi birokrasi," imbuhnya. 

Baca juga: Hadiri Peresmian Kantor Sekretariat MPN Pemuda Pancasila, Anies Sumringah Pakai Seragam Loreng

Baca juga: Geram Atas Maraknya Korupsi, Petani Sawit Jambi Desak Firli Bahuri Maju Capres 2024

Diketahui, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta bakal berakhir pada 16 Oktober mendatang. 

 

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan Anies Baswedan dilarang membuat kebijakan strategis mulai 13 September sampai 16 Oktober 2022.

 

Ia juga meminta Anies tidak melantik pejabat Pemprov DKI hingga masa jabatannya berakhir.

 

"Untuk menjaga stabilitas sosial politik birokrasi yang sehat dalam memperlancar program pembangunan dan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini kami mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan pelantikan kepada pejabat tinggi pratama," imbuhnya. 

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved