DPRD Kota Bogor

DPRD Kota Bogor Masukkan Anggaran Pelatihan Kerja Penyandang Disabilitas di Perubahaan RABPD 2022

Komisi IV DPRD Kota Bogor masukkan anggaran Pelatihan Kerja Penyandang Disabilitas di Perubahaan RABPD 2022.

Penulis: dodi hasanuddin | Editor: dodi hasanuddin
Dok. Humpro DPRD Kota Bogor
DPRD Kota Bogor Masukkan Anggaran Pelatihan Kerja Penyandang Disabilitas di Perubahaan RABPD 2022 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BOGOR - DPRD Kota Bogor masukkan anggaran Pelatihan Kerja Penyandang Disabilitas di Perubahaan RABPD 2022

Komisi IV DPRD Kota Bogor, menggelar rapat kerja dengan mitra kerja beragendakan pembahasan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) 2022, selama sepekan ini.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar mengatakan, salah satu usulan komisi kepada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor adalah meminta agar digelarnya pelatihan kerja bagi warga penyandang disabilitas.

Baca juga: DPRD Ngopi Bareng Wartawan se-Kota Bogor Sambil Jelaskan Fokus Kerja DPRD Kota Bogor di Tahun 2022

Hal itu diusulkan agar penyandang disabiltas di Kota Bogor mempunyai keterampilan sehingga dapat diserap oleh dunia kerja.

“Ya kita minta itu ada pelatihan kerja untuk teman-teman penyandang disabilitas di anggaran perubahan ini,” ujar Karnain, Jumat (23/9/2022).

Menurut Karnain, pelatihan kerja ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Ia menyebutkan bahwa didalam pasal 60 dan pasal 61, Pemkot Bogor menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

“Jadi sesuai amanat perda, pelatihan ini harus segera disediakan oleh Disnaker,” jelas Karnain.

Menurut Karnain, pelatihan kerja ini juga  berfungsi untuk meningkatkan kualitas kerja penyandang disabilitas.

Baca juga: Atang Trisnanto Ketua DPRD Kota Bogor Apresiasi Pameran Foto Jurnalistik yang Digelar PFI Bogor

Sebab, berdasarkan amanat perda, Pemkot Bogor dan BUMD di Kota Bogor wajib mempekerjakan minimal 3 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerja.

Sedangkan, untuk perusahaan swasta wajib mempekerjakan minimal 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerja.

“Peningkatan kualitas kerja melalui pelatihan kerja ini juga kan selain bisa menambah skill individu untuk bisa direkrut perusahaan, juga membuka peluang untuk membuka usaha sendiri nantinya,” ujarnya.

  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved