Metropolitan

Plt, Pj dan Pjs Kepala Daerah Bisa Pecat ASN Tanpa Izin Kemendagri, Ini Penjelasannya

Plt, Pj dan Pjs Kepala Daerah Bisa Pecat ASN Tanpa Izin Kemendagri, Ini Penjelasannya

Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menggelar lomba burung kicau Pra Piala Gubernur pada 6-7 Agustus 2022 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Para Pelaksana tugas (Plt), Penjabat (Pj) dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur/Bupati dan Wali Kota bisa melakukan mutasi maupun penjatuhan sanksi tanpa harus izin dari Kemendagri.

Kebijakan ini dikeluarkan untuk memangkas birokrasi yang ada di pemerintahan.

 

“Terkait penjatuhan sanksi, mutasi antardaerah, antarinstansi, kalau minta izin lagi itu akan memakan waktu yang lama,“ kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan kepada wartawan pada Jumat (16/9/2022).

 

Benni mengatakan, pemberian izin tertulis ini telah disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 821/5429/SJ yang diteken Mendagri Tito Karnavian.

Surat ini, kata dia, telah disampaikan kepada semua ASN yang menempati kursi Plt, Pj maupun Pjs.

“Para Pj ini dia ragu karena dari kewenangan yang mereka miliki itu, mereka tidak boleh melakukan rotasi kecuali dapat izin tertulis dari Mendagri,” ujarnya.

 

“Masa hanya untuk orang mau pindah dari satu daerah ke daerah yang lain, atau mau dijatuhkan sanksi karena melanggar hukum (harus dapat izin Mendagri), nanti habis waktu 1-2 minggu. Jadi, yang kayak gitu untuk lebih cepat saja,” lanjutnya.

Baca juga: Video Pemadu Lagu Berseragam SMA Seksi Viral, Pemkab Bekasi Segel Karaoke Infinity di Lippo Cikarang

Baca juga: Bantah Pernyataan Andre Irawan Soal Tak Boleh Temui Orangtua, Roro Fitria : Itu Kamuflase

Seperti diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang dilantik pada 17 Oktober 2022 mendatang bakal memiliki kewenangan yang hampir setara dengan gubernur definitif. Pemegang kursi itu bisa melakukan mutasi pejabat, hingga menjatuhkan sanksi pegawai berupa pemecatan tanpa perlu izin dari Kemendagri.

 

Kebijakan itu telah disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Nomor 821/5429/SJ yang diteken Mendagri Tito Karnavian. Surat yang diundangkan pada 14 Oktober 2022 ini, memberikan persetujuan Mendagri kepada Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj) atau Penjabat Sementara (Pjs) kepala daerah dalam aspek kepegawaian perangkat daerah.

 

“Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek kepegawaian perangkat daerah,” demikian bunyi SE tersebut yang dikutip pada Jumat (16/9/2022).

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved