Susi Pudjiastuti Usulkan Penghentian Subsidi Solar untuk Nelayan, Ini Tanggapan Legislator RI

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Usulan penghentian subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk nelayan kecil dinilai tidak tepat.

Wacana tersebut sempat diserukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Susi Pudjiastuti di akun resmi Twitter miliknya pada Juni 2022 lalu.

Anggota Komisi IV DPR RI drh. Slamet mengatakan, Susi beranggapan bahwa kebijakan subsidi solar sama seperti mensubsidi pencuri ikan.

Soalnya penyaluran subsidi yang dianggap tidak tepat sasaran dan cenderung dinikmati para pengusaha, bukan kalangan nelayan kecil. 

Kata Slamet, pernyataan bos Susi Air tersebut tidak sepenuhnya benar dan perlu sedikit diluruskan. Menurutnya persoalan utama dari kebijakan subsidi solar ini ada pada pengawasannya, bukan pada pemberian subsidinya. 

“Kebijakan subsidi BBM ini tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus dibarengi dengan pengawasan terkait penyalurannya agar tepat sasaran,” kata Slamet pada Kamis (11/8/2022).

“Logikanya seperti ada bagian tubuh yang sakit harusnya yang sakit segera diobati bukan malah diamputasi,” lanjutnya dari Fraksi PKS DPR RI ini.

Slamet mengatakan, subsidi bagi nelayan kecil harus dipahami sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap entitas kecil seperti nelayan. Jika yang dimaksud adalah pelarang subsidi seperti yang telah banyak digaungkan oleh peneliti dan dibahas dalam konferensi World Trade Organization (WTO), itu adalah pemberian subsidi kepada sektor swasta.

Mereka justru yang dapat mendorong ekspansi armada perikanan semakin jauh saat menangkap ikan, serta turut berkontribusi pada semakin besarnya praktik ilegal unreported unregulated (IUU Fishing). Slamet yang juga Ketua Umum Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) ini lalu, menyampaikan bahwa semua pihak perlu bijak dalam menyikapi terkait subsidi ini.

Dia menganggap, subsidi tidak boleh serta merta dicabut karena dari tatanan akar rumput, kebijakan subsidi masih jadi instrumen yang sangat membantu produktivitas nelayan di Indonesia.

“Masalah utamanya ada di penyaluran yang tidak tepat sasaran sehingga dengan istrumen pengawasan yang dimiliki pemerintah mekanisme pengawasan ini seharusnya bisa dilakukan dengan efektif,” jelasnya.