Metropolitan
Fraksi PKB-PPP Minta Tarif Integrasi Jaklingko Diprioritaskan untuk Warga Jakarta
Fraksi PKB-PPP Minta Tarif Integrasi Jaklingko Diprioritaskan untuk Warga Jakarta
lihat foto
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar tarif integrasi Jaklingko Rp 10.000 diprioritaskan untuk warga Jakarta.
Harapannya, warga Ibu Kota beralih naik angkutan umum karena tarifnya lebih terjangkau.
Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengaku, telah menyampaikan aspirasi itu dalam rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Hasbiallah berpandangan, bahwa dana subsidi atau public service obligation (PSO) yang dikucurkan untuk transportasi umum bersumber dari rakyat Jakarta.
“Jadi yang diprioritaskan masyarakat Jakarta yang benar-benar terseleksi atau yang belum mampu dulu. Karena pertimbangan kami dari kebijakan ini bagaimana masyarakat di DKI Jakarta ini mengurangi kemacetan,” kata Hasbiallah pada Kamis (11/8/2022).
Dia mencontohkan, seperti kemacetan yang terjadi di wilayah Panglima Polim, Jakarta Selatan dan Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Di sana kerap dilanda kemacetan terutama saat jam sibuk seperti pagi dan sore hari.
“Lalu jalanan itu kan makin sempit (penataan trotoar), jadi ya sudahlah, akhirnya dengan itu (tarif integrasi) untuk mengurangi kemacetan nih,” ujar anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.
Baca juga: Trinity Optima Production Berdayakan Kreator Film Lokal Produksi Karya di Platform OTT
Baca juga: Otak Pelaku Pembunuhan di Sukamakmur Bogor Ternyata Oknum Anggota TNI Aktif
Lantaran tarif intergasi ini telah diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Hasbiallah lalu meminta kepada pemerintah daerah agar mempromosikan transportasinya sendiri. Dengan begitu, masyarakat secara sadar tergerak untuk beralih naik angkutan umum dari kendaraan pribadi.
“Kalau tidak ada sosialisasi yang maksimal terus seperti ini. Berapapun penambahan modalnya, akan terus seperti ini (macet). Berapapun ditarik tarif, terus seperti ini,” ucapnya.
“Dulu kan yang dipertanyakan itu, pada waktu itu pak Gubernur di kampanye bilang Rp 5.000 transportasi terintegrasi, semuanya cukup Rp 5.000. Nggak tahunya kan dinaikkan,” lanjutnya.
