PDIP Minta Anies Utamakan Warga DKI yang Berpotensi Keracunan Polusi Dibanding Sibuk Nyapres

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta mengurangi safari politik demi kepentingan menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 mendatang.

Dibanding berkeliling ke berbagai daerah, hendaknya Anies fokus pada persoalan yang sekarang menghantui warga Jakarta yaitu pencemaran udara.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, ajang Pilpres masih lama atau tepatnya pada 14 Februari 2024 mendatang.

Sementara jabatan Anies sebagai kepala daerah di Jakarta tinggal sebentar lagi atau pada 16 Oktober 2022 nanti.

“Akan tetapi saat udara Jakarta mengalami polusi terberat di dunia, fokus Anies terlihat lebih ke pencapresan. Segala hal mulai dari peresmian JIS dan berbagai kegiatan lainnya, hingga Partai Nasdem memunculkan nama capres diberi pendapat olehnya,” kata Gilbert berdasarkan keterangannya pada Senin (20/6/2022).

Gilbert mengingatkan, kondisi udara berdasarkan data terakhir pada 17 Juni lalu secara berturut-turut paling berpolusi di dunia.

Hingga sekarang, tidak terdengar upaya yang akan dilakukannya untuk menyelamatkan warga DKI.

“Jelas polusi beracun ini mengurangi angka harapan hidup sebesar empat tahun dan lebih berbahaya dari AIDS dan penyakit lainnya,” ujar Gilbert yang juga menjadi anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta.

“Apakah ini bentuk ketidak-pedulian karena mau nyapres atau ketidak-mampuan mengatasi masalah seperti banjir, perumahan DP 0 Rupiah, pengolahan sampah/ITF, jabatan ASN di Pemprov yang tidak diminati atau faktor lainnya, tidaklah jelas,” lanjutnya.

Baca juga: Viral Kakek Penebang Tebu Dibayar Uang Mainan, Tak Mengeluh-Tetap Kantongi Uang Sembari Tersenyum

Baca juga: HUT ke-495 DKI Jakarta, Masuk Sea World dan Atlantis Ancol Cuma Rp 60.500, Cek Syarat & Ketentuannya

Menurut dia, pencemaran udara yang sangat berbahaya ini jelas harus diatasi.

Seluruh penduduk DKI terdampak dan seharusnya data kenaikan kasus gangguan pernafasan sudah terdeteksi karena sudah berlangsung lebih dari dua pekan.

“Apa yang harus dilakukan jajarannya, termasuk pendidikan kepada masyarakat sudah harus disampaikan. Masyarakat perlu sadar agar mengurangi kendaraan pribadi, dan menggunakan masker di luar rumah,” jelasnya.

Gilbert juga menyoroti, kebijakan ganjil-genap yang diperluas hingga 25 ruas jalan sebaiknya dievaluasi.

Meski dinyatakan mengurangi kemacetan, tetapi nyatanya polusi bertambah.

“Tidak perlu menata kata-kata untuk memberi penjelasan soal penyebab dan hal lainnya, tetapi yang diperlukan adalah tindakan. Jakarta butuh pemimpin, bukan pejabat. Seorang pemimpin seharusnya bekerja dengan hati demi rakyat, bukan harus diberitahu,” ungkapnya.