Ketua Departemen Kriminolog FISIP UI: UI Inisiasi Lahirnya Satu Data Statistik Kriminal Indonesia

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS - Ketua Departemen Kriminolog FISIP UI: UI inisiasi lahirnya satu data statistik kriminal Indonesia

“Pemanfaatan statistik bagi kebijakan sosial politik merupakan suatu kebijakan yang berorientasi pada penanganan persoalan sosial dan politik, yang tidak lagi berdasarkan pada ide dan intuisi semata dari pembuat dan pelaksana kebijakan. Melainkan, pemanfaatan statistik harus didukung dengan kerangka pikir yang dilandasi oleh teori keilmuan dan tentunya berdasarkan dengan data,” kata Ketua Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Dr. Ni Made Martini Puteri, M.Si., dalam kuliah umum bertajuk “Pemanfaatan Statistik bagi Kebijakan Sosial dan Politik”.

Baca juga: Info Terkini Cuaca Depok Senin 17 Mei, Prakiraan BMKG: Waspada Hujan Petir dan Suhu Udara Panas

Ia menambahkan hahwa ketika membicarakan data, maka data yang dapat diandalkan adalah yang didapatkan melalui proses dan prosedur pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan, beretika, dianalisis, serta mumpuni.

“Dalam konteks kebijakan publik yang berdimensi kebijakan sosial politik, data yang valid adalah syarat mutlak bagi satu kebijakan. Teori-teori dalam keilmuan sosial politik, akan semakin memiliki makna ketika ditopang oleh statistik yang solid, serta sebaliknya data statistik akan bermakna dan berkontribusi pada peramalan masa depan apabila dianalisis dengan teori yang tepat,” ujarnya, kemarin.

Menurut Made Martini, satu tahun terakhir ini Departemen Kriminologi FISIP UI secara aktif turut mendukung Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menginisiasi lahirnya Satu Data Statistik Kriminal Indonesia (SDSKI).

Baca juga: Usung Inovasi Beautypal Mahasiswa FEB UI Juara Favorit L’Oréal Brandstorm 2022

Gagasan SDSKI adalah contoh riil bagaimana kita dapat memaksimalkan statistik dalam upaya mengatasi permasalahan dan tantangan kemasyarakatan, dalam hal ini adalah permasalahan kejahatan.

“Semoga dalam waktu segera, SDSKI dapat terealisasi, sehingga stakeholder dalam bidang penanggulangan kriminalisasi di Indonesia dapat merespon persoalan kejahatan secara strategis dan berdasarkan pada data. Di samping itu SDSKI juga dapat menjadi rujukan bagi sivitas akademika UI sebagai sumber data yang andal dari berbagai riset sosial politik yang akan dilakukan,” kata Ni Made Martini Puteri.

SDSKI merupakan gagasan BPS yang rencananya akan memotret statistik kriminal secara komprehensif dari sisi lokasi dan waktu, serta informasi mengenai pelaku dan korban.

Di satu sisi, SDSKI akan menjadi data makro yang dapat digunakan untuk menganalisis tren kejahatan pada periode waktu dan wilayah yang spesifik.

Secara langsung, akademisi yang menekuni bidang kriminologi akan semakin terbantu dalam melakukan penelitian mengenai persoalan-persoalan kejahatan. Publikasi dan luaran penelitian akan lebih kuat karena akan ditopang oleh SDSKI sebagai data sekunder penelitian.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan FISIP UI Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto mengapresiasi  inisiatif yang diambil oleh Departemen Kriminologi dalam menjalin kerja sama dengan BPS.

“Kerja sama ini merupakan jalinan yang strategis. Tentu saja sebagai lembaga keilmuan dan pendidikan, FISIP UI sangat membutuhkan data statistik dan dapat membaca data statistik yang baik dalam mempergunakannya,” ujarnya.

Baca juga: Vokasi UI Edukasi Warga Desa Tanjung Bunga Samosir Soal Pengembangan BUMDes dan Digital Marketing

Lebih lanjut Prof. Aji mengungkapkan bahwa Departemen Kriminologi FISIP UI sejak tahun 2021 sudah menjalin kerja sama dengan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, untuk mempersiapkan data statistik kriminal terintergrasi.

“Perguruan tinggi memiliki peran dan tanggung jawab yang vital dalam proses kebijakan namun, saat ini terdapat jarak yang begitu jauh antara proses kebijakan dan politik dengan pengembangan keilmuan yang ada pada perguruan tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus terus melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana dampak kegiatan akademik yang dilakukan terhadap kualitas kebijakan publik. Suatu kebijakan yang berorientasi pada penanganan persoalan sosial dan politik tidak hanya harus berdasarkan suatu teori keilmuan yang valid namun juga harus ditopang oleh statistik yang reliabel,” kata Prof. Aji.

Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik Dr. Margo Yuwono mengatakan, Satu Data Statistik Kriminal Indonesia (SDSKI) merupakan implementasi dari satu data Indonesia.