Nihil Desa Tertinggal, Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Bogor Lampaui Target RPJMD 2023

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Kabupaten Bogor sudah tidak lagi memiliki desa tertinggal. Padahal dua tahun lalu masih ada 45 desa tertinggal dari 416 desa di wilayah ini.

Bupati Bogor Ade Yasin mengaku prestasi ini berkat kerja keras Pemkab Bogor melalui program Desa Membangun.

“Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong desa membangun karena Kabupaten Bogor sebagian besar wilayah perdesaan, kemajuan pembangunan akan dilihat dari sejauh mana desa-desa mampu berkembang dan maju menjadi desa mandiri,” kata Ade, Sabtu (23/4/2022).

Salah satu program yang mendorong pengentasan desa tertinggal ini adalah program Samisade (Satu Miliar Satu Desa).

Program ini telah dilaksanakan dari tahun 2021 dengan anggaran Rp 372 miliar untuk 413 desa.

Tahun 2022 telah dianggarkan Rp 395 miliar untuk 415 desa.

Sementara tahun 2023, direncanakan anggaran sebesar Rp 416 miliar untuk 416 desa.

"Total anggaran untuk program Samisade selama 3 tahun adalah sebesar Rp 1,18 triliun," papar Ade.

Ketua PPP Jawa Barat ini berharap tidak ada lagi desa yang statusnya turun jadi desa tertinggal.

"Saat ini ada 93 desa mandiri, 229 desa maju, 94 desa berkembang," ungkap Ade.

Pembangunan yang cukup kencang di desa membuat nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bogor meningkat

IDM Kabupaten Bogor saat ini sebesar 0,7681 poin.

Nilai ini melampaui target di akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2023 yakni 0,7524 poin.

Tahun 2020 lalu status IDM Bogor masih berkembang dengan nilai 0,7001. Lalu tahun 2021 statusnya naik menjadi maju dengan nilai 0,7307.

"Kita sudah melebihi target, namun kita akan terus berupaya untuk meningkatkan nilai IDM ke status tertinggi yakni status mandiri. Nilai IDM Kabupaten Bogor saat ini melampaui target akhir RPJMD di tahun 2023,” jelasnya.

Menurut Ade, capaian ini tak lepas dari kinerja 174 orang tenaga pendamping profesional (TPP) yang bertugas di Kabupaten Bogor.

"Pemerintah Kabupaten Bogor bermaksud meningkatkan kerjasama, sinergi dan kolaborasi dengan para tenaga ahli pendamping desa yang profesional," papar mantan pengacara ini.

Ia berharap, para pendamping untuk lebih terlibat dan lebih banyak berperan dalam fasilitasi, edukasi, mediasi dan advokasi terhadap pemerintah desa dan masyarakat.

"Peran pendamping desa dapat meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintah desa dan membantu kelancaran program desa membangun seperti Samisade, rutilahu, stunting, upaya penanggulangan kemiskinan, dan sebagainya," tegas Ade.

Terpisah, Koordinator TPP Kabupaten Bogor, Dadang Syarif Mutoan mengatakan pihaknya akan memperkuat langkah para pelaksana di lapangan dalam memberdayakan masyarakat dan mendorong desa membangun di Kabupaten Bogor.

“Kami akan lakukan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), kemudian penanganan potensi masalah secara berjenjang, dan lain sebagainya,” ujar Dadang.