Wartawan Warta Kota Network Suprapto Sastro Atmojo Raih Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Wartawan Warta Kota Network Suprapto Sastro Atmojo meraih gelar doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Suprapto, yang juga Wakil Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dinyatakan berhak menyandang gelar doktor ke-164 setelah mempertahankan disertasi berjudul “Budaya Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta” di depan para penguji Ujian Terbuka, Kamis (21/4/2022).

Ujian Terbuka dipimpin (Rektor IPDN Dr Hadi Prabowo MM/Direktur Pascasarjana IPDN Prof Dr H Wirman Syafri MSi).

Hadir dalam ujian tersebut promotor promovendus Prof Muchlis Hamdi PhD, Co-Promotor Prof Dr Nurliah Nurin, dan Co-Promotor Dr Marja Sinurat MPd MM.

Promovendus menggunakan teori E-Government Richard Heeks (2006), Budaya Pemerintahan (Ndraha, 2011), Paradigma Birokratik (Indrajit, 2016), dan Budaya Digital (Don Tapscott, 2009) sebagai pisau analisis untuk menganalisa masalah budaya pemerintahan dalam pelayanan publik berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta.

Suprapto mengalisis penerapan E-Government dalam perspektif budaya pemerintahan.

Budaya pemerintahan adalah nilai, tindakan berpola, dan sikap dalam interaksi penyelenggaraan pemerintahan yang didapat secara sadar melalui proses belajar.

Baca juga: Bikin Jalan Rusak, Legislator DKI Minta Operasional Kendaraan Berat di Sekitar JIS Dibatasi

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Ariza Dukung Langkah DPRD DKI Bentuk Pansus Pendidikan

Interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah interaksi tiga sektor/subkultur yaitu sosial (civil society), ekonomi (private sector), dan kekuasaan (government).

"Artinya peneltian disertasi ini tidak hanya melihat budaya dari sisi aparatur pemerintah, tetapi juga dari sisi masyarakat," ungkap Suprapto.

Dalam pandangan promovendus, selama ini para pengambil kebijakan banyak berpandangan bahwa menerapkan E-Government diartikan dengan semata-mata membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Para pejabat menganggarkan dalam jumlah besar untuk membeli komputer, memasang jaringan, dan internet.

Padahal E-Government bukan semata-mata persoalan teknis, tetapi lebih banyak berkaitan dengan masalah budaya atau dalam bahasa Heeks (2006) adalah masalah socio cultural.

Promovendus menggunakan Paradigma Birokraktik untuk mengungkap nilai-nilai budaya yang menghambat pelayanan publik berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta dari aspek oritentasi, proses organisasi, prinsip manajemen, kepemimpinan, gaya komunikasi, serta prinsip dan model service delivery.

Teori Don Tapscott untuk menganalisis nilai-nilai budaya digital yang sesuai dengan pelayanan publik berbasis E-Government (digital).

Nilai-nilai budaya digital dimaksud adalah speed (kecepatan), integrity (integritas), innovation (inovasi), customization (kustomisasi), dan collaboration (kolaborasi).
Dibantu Soft System Metodhology (SSM), Provendus menawarkan Model Budaya Pemerintahan Baru yang berbasis nilai-nilai budaya digital.