Demo Mahasiswa
Cegah Penyusup & Kericuhan Selama Demo Mahasiswa di DPR-Monas, Polisi Saring Masa Aksi Unjuk Rasa
Cegah Kericuhan Selama Demo Mahasiswa di DPR dan Monas, Polisi Saring Masa Aksi Unjuk Rasa
Penulis: Hironimus Rama | Editor: Dwi Rizki
lihat foto
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Cegah unjuk rasa berakhir rusuh seperti 11 April 2022 lalu, Polda Metro Jaya akan berlakukan filterisasi bagi para massa aksi Kamis (21/4/2022).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E Zulpan mengatakan ada tujuh elemen yang mengajukan surat pemberitahuan akan melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Gambir dan depan Gedung DPR RI, Tanah Abang.
Sehingga nantinya, saat ada massa aksi hendak masuk titik unjuk rasa baik di DPR RI dan Patung Kuda, Polda Metro Jaya akan meminta surat pemberitahuan unjuk rasa.
"Kegiatan filterisasi untuk hindari penyusupan dari orang lain maupun kelompok yang akan melakukan unjuk rasa sehingga kita harapkan dengan filterisasi ini tidak ada penyusup yang masuk ke kelompok unjuk rasa," ujarnya di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (21/4/2022).
Filterisasi akan dilakukan di beberapa titik. Misalnya saja di kolong flyover dekat DPR RI yang menjadi salah satu lokasi unjuk rasa.
Apabila tidak memiliki surat pemberitahuan aksi, massa dilarang mendekat ke titik demo.
"Kami lakukan filterisasi baik dari lokasi mereka bergerak nanti akan kita lakukan filterisasi, jadi tidak diberikan akses untuk menuju ke lokasi unjuk rasa," bebernya.
Baca juga: KAI Tutup Permanen Perlintasan KA Liar Rawageni Imbas Kecelakaan, Ini Kata Warga Depok
Baca juga: Tumbuhkan Kepedulian, AHY Perintahkan Demokrat DKI Rasakan Kesusahan Rakyat
Rencananya akan ada 800 hingga 1.200 peserta yang akan melakukan unjuk rasa.
Sementara personel gabungan yang dikerahkan mencapai 9.915 orang.
"Untuk kekuatan yang dikerahkan hari ini totalnya 9.915, itu terdiri dari kekuatan Polri dan dibantu TNI dalam hal ini Kodam Jaya 1.140 personil, selebihnya anggota Polri dan juga ada Satpol PP," jelas Zulpan.
Kata Zulpan, banyaknya personel yang dikerahkan ialah untuk antisipasi jamin keamanan masyarakat yang melakukan demonstrasi dan juga masyarakat yang di sekitar lokasi demonstarsi.
Zulpan mengimbau agar peserta aksi bisa berunjuk rasa dengan tertib sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 9 tahun 1998.
