Mahasiswa Bogor Ultimatun Jokowi Bikin Pernyataan Resmi Terkait Wacana 3 Periode Masa Jabatan

Laporan Wartawan Wartakotalive.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BOGOR - Ratusan mahasiswa yang bergabung dalam Gerakan Bogor Menggugat Istana menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Bogor di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor pada Jumat (8/4/2022).

Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden Jokowi terkait berbagai persoalan krusial di Tanah Air saat ini.

Koordinator BEM Se Bogor Rizki Nuria Sury Altar, mengatakan para mahasiswa turun ke jalan untuk mengungkapkan keresahan yang saat ini dialami masyarakat akibat berbagai kebijakan pemerintah yang salah arah.

"Sebagai kaum terpelajar, kami berkewajiban meluruskan berbagai persoalan yang dianggap menyimpang oleh pemerintah," kata Rizky di depan Istana Bogor, Jumat (8/4/2022).

Dia menambahkan dalam iklim demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi.

"Ditengah banyaknya wacana yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, maka mahasiswa kembali turun ke jalan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat," ujarnya.

Kebijakan yang saat ini dinilai para mahasiswa tidak berpihak ke rakyat antara lain, mahalnya harga minyak goreng dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi yang berimbas pada langkanya BBM bersubsidi di daerah-daerah.

Pemerintah juga tidak mampu  menjaga iklim demokrasi dengan rencana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan amandemen UUD.

"Wacana-wacana ini ingin memuluskan niat-niat jahat oligarki agar bisa berkuasa kembali di periode selanjutnya," tutur Rizki.

Tak hanya itu, rencana pemerintah memindahkan Ibukota Negara (IKN) Baru ke Kalimantan Timur juga dianggap para mahasiswa sebagai kebijakan ugal-ugalan.

"Pemerintah fokus membuat kebijakan pemindahan ibukota negara ketimbang mengurus pemulihan ekonomi paska dihantam pandemi Covid-19," paparnya.

Dengan berbagai persoalan ini, Gerakan Bogor Menggugat Istana bersama simpul-simpul elemen masyarakat dan mahasiswa Bogor Raya menuntut:

1. Menolak keras perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan wacana tiga periode.

2. Menuntut Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan resmi terkait penolakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu dan wacana tiga periode.