Pemkot Depok
Imam Budi Hartono Sebut Kota Depok Toleransi dan Masyarakatnya Hidup Rukun Sebelum Jadi Kota
Sebelum menjadi kota, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono sebut Depok kota toleransi dan masyarakatnya hidup rukun.
Penulis: dodi hasanuddin | Editor: dodi hasanuddin
lihat foto
Lembaga ini berkumpul para tokoh dari 6 agama resmi yang dilindungi oleh Negara.
Setiap persoalan atau gangguan kehidupan beragama diatasi secara musyawarah melalui lembaga ini.
"Alhamdulillah dua dekade Depok berdiri, tidak ada peristiwa intoleransi di Kota Depok, "tegas Imam.
Imam menjelaskan, kebijakan hukum dan pembinaan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006/ Nomor : 8 Tahun 2006.
Peraturan tersebut tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.
Ia juga menyebutkan tahun 2021 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag RI) merilis Survei Nasional Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), indeks tersebut mengukur tingkat kerukunan masyarakat beragama di Indonesia melalui tiga dimensi yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.
"Indeks tersebut menempatkan Kota Depok di angka 72,7 masih lebih tinggi diatas indeks nasional yaitu 72,39 dan DKI Jakarta sebesar 72,2," tuturnya.
Sebelumnya, pada tahun 2020 Institute for Democracy, Security, and Strategic Studies lembaga kajian yang dipimpin oleh Reni Ch. Suwarso, PhD (Dosen Fisip UI) juga merilis Indeks Konflik Sosial Kota Depok tahun 2020.
Baca juga: Mutiara Ramadan 1443 H, Imam Budi Hartono: Sebaik-baik Orang itu Belajar Alquran dan Mengamalkannya
Hasil pengukuran Indeks Konfliks Sosial Kota Depok menunjukkan hasil sebesar 1,70 yang berarti masuk kategori cenderung aman dan relatif aman (baik).
Angka penilaian 1-3, semakin besar semakin tidak toleran, sebaliknya semakin kecil semakin baik.
Depok mendapat angka 1,70 artinya baik toleransinya.
Ada 5 aspek yang penyusun indeks ini, yaitu: orientasi politik, relasi sosial kelompok SSE (Status Sosial Ekonomi), identitas kewilayahan, identitas suku/ras, identitas agama/kepercayaan.
Survei bisa dilakukan siapa saja, tetapi survei harusnya bertujuannya memperkuat kerukunan bukan justru menjatuhkan suatu daerah atau membuat gelisah.
Maka dari itu, diperlukan jalan solusi terhadap persoalan tersebut.
