Kasus Covid-19 Melandai, Jumlah Penumpang KRL Stasiun Bogor Capai 50.000 Orang per Hari

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BOGOR - Seiring dengan melandainya kasus Covid-19, pengguna harian layanan KRL di Jabodetabek terus mengalami peningkatan.

Data dari PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI), yang merupakan anak usaha PT KAI, menunjukkan pengguna harian layanan KRL Commuterline Jabodetabek mencapai hampir 140.000 orang pada awal bulan Maret 2022.

Stasiun Bogor menjadi stasiun yang memiliki aktivitas terpadat dengan pengguna lebih dari 51.000 orang per hari.

"Penumpang KRL di Stasiun Bogor sekarang sudah 51.000 per hari, mulai mendekati masa normal di angka 100.000. Jadi kurang lebih 50 persen," kata Kepala PT Kereta Api Indonesia DAOP 1 Jakarta Suryawan pada Jumat (1/4/2022).

Saat ini keberangkatan kereta api di Stasiun Bogor mencapai 175 perjalanan atau 350 perjalanan pulang-pergi.

"Jumlah pengguna kereta api semakin meningkat dan saat ini sudah 50 persen. Ini indikasi masyarakat makin sehat," ujarnya.

Di masa pandemi PT KAI terus meningkatkan pelayanan dengan memasang jaringan internet kecepatan tinggi kerja sama dengan PT Solusi Sinergi Digital Tbk (IDX:WIFI) atau Surge.

Baca juga: Jelang Ramadan, Pemkot Depok Sidak Pasar-Pastikan Pasokan Pangan Aman

Baca juga: Kurangi Beban TPST Bantargebang, Dinas LH DKI Diminta Perbanyak Pembangunan TPS3R

"Akses internet dengan kecepatan 2.000 Mbps ini baru ada di Stasiun Bogor. Semoga bermanfaat bagi masyarakat karena jangkauan internet gratis ini bisa sampai di Alun-Alun Kota Bogor," tuturnya.

Layanan internet kecepatan tinggi ini membuat Stasiun Bogor tercatat dalam Rekor MURI (Museum Rekor Dunia-Indonesia) pada Kamis (31/3/2022).

Suryawan berharap internet Wifi gratis ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Semoga apa yang telah dirintis bersama oleh pemerintah untuk melayani masyarakat benar-benar dimanfaatkan oleh semua masyarakat, khususnya pengguna KRL dan masyarakat sekitar stasiun," ungkap Suryawan.

Untuk lalulintas KRL selama bulan Ramadhan, PT KAI belum memutuskan menambah jumlah kereta karena harus melihat kebijakan pemerintah terkait penerapan PPKM.