Tawarkan Solusi Perumahan Bagi Warga Berpenghasilan Tidak Tetap Doktor FTUI Lulus Cum Laude

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS - Tawarkan solusi perumahan bagi warga berpenghasilan tidak tetap Doktor FTUI lulus cum laude.

Penduduk dunia pada tahun 2020 mencapai angka 7.7 miliar jiwa dan diprediksi akan menyentuh angka 8,5 miliar pada tahun 2030, melansir dari situs resmi United Nations.

Pertumbuhan jumlah penduduk dengan lahan yang statis, berdampak pada permasalahan backlog perumahan yang cukup signifikan.

Baca juga: Makara Art Center UI ke Garut, Jawa Barat, di Kampung Adat Pulo Terlihat Toleransi dan Moderasi

Begitu pula yang dialami Indonesia, salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, mengalami permasalahan backlog pada tahun 2020 mencapai 13.7 juta unit.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki lebih kurang 270 juta penduduk. Angka ini akan bertambah pada tahun 2035, berkat bonus demografi penduduk, yang akan mencapai angka 305 juta.

Di antara mereka adalah para pencari kerja, yang menyumbang laju urbanisasi yang tinggi pada jumlah tenaga kerja diperkotaan.

Baca juga: Hemat Energi 70 Persen, Laboratorium Hijau Terintegrasi I-Cell FTUI Raih Sertifikasi Edge Advance

Pada tahun 2020, terdapat 56,7 persen penduduk Indonesia berdomisili di daerah perkotaan, dengan 60,93 persen dari jumlah tersebut merupakan pekerja informal yang tentu saja berpendapatan tidak tetap.

Kondisi ini menimbulkan masalah dalam penyediaan perumahan. Mereka yang berpendapatan tidak tetap, akan selalu menghadapi kendala dalam mendapatkan kredit dari lembaga keuangan untuk memiliki rumah.

Moch. Yusuf Hariagung mengangkat masalah ini dalam disertasinya di Program Doktor Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), yang berjudul “Pengembangan Kelembagaan Penyediaan Perumahan Bagi Pekerja Non-Fixed Income di Perkotaan di Indonesia Melalui Pembentukan Unit Sentral Private Finance Initiative (PFI) Dalam Pengurangan Backlog Perumahan”.

Menurut Yusuf, minimnya penyediaan rumah layak huni juga berdampak pada peningkatan kawasan kumuh di perkotaan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar 400.000 unit per tahun dari kebutuhan infrastruktur perumahan rakyat.

Angka ini masih jauh dari kebutuhan rumah sebesar 1.46 juta unit pertahun di Indonesia.

"Untuk segera menangani hal ini, perlu adanya pendanaan alternatif dari pihak swasta atau badan usaha dalam penyediaan infrastruktur perumahan. Salah satu skema pendanaan alternatif yang dapat diadopsi di Indonesia adalah Private Finance Initiative (PFI),” kata Yusuf.

Baca juga: SKSG UI Kolaborasi dengan Kemenlu Tingkatkan Pariwisata Indonesia, Inilah Strateginya

Yusuf menjelaskan, model kelembagaan PFI merupakan model yang paling efektif sebagai model kelembagaan yang akan dikembangkan dan dimasukkan sebagai unit sentral PFI pada sistem pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi di Indonesia.

Keberadaan unit sentral dalam kelembagaan proyek PFI merupakan solusi untuk mengintegrasikan proses birokrasi yang panjang dalam pelaksanaan investasi infrastruktur di Indonesia.