Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Minta Warga Tetap Taat Prokes Meski Diperbolehkan Mudik

Laporan wartawan wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti

TRIBUNNEWSDEPOK.COM GAMBIR -- Presiden Joko Widodo memperbolehkan masyarakat untuk melakukan aktivitas mudik dengan beberapa syarat.

Adapun syarat yang utama yakni masyarakat boleh mudik tetapi harus sudah menjalani vaksin Covid-19 dosis lengkap dan juga melakukan booster (suntik vaksin dosis ketiga).

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan agar memastikan masyarakat yang ingin mudik tidak membawa virus ke kampung halamannya.

"Saya kira itu salah satu pilihan supaya memberikan kepastian jangan sampai warga Jakarta mudik ke kampung membawa virus bagi keluarga. Ada nenek, ada kakek di kampung, ada orang tua. Justru tugas kita menjaga, saya kira perlu dipertimbangkan, nanti kita diskusikan," ucap Ariza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Warga Jakarta Diminta Segera Vaksinasi Booster, Biar Bisa Mudik Lebaran

Meski berbagai aturan sudah dilonggarkan pemerintah pusat, pria yang karib disapa Ariza ini selalu mengimbau untuk masyarakat Ibu Kota agar taat protokol kesehatan (prokes) dimanapun berada.

"Memang sudah 2 tahun tidak boleh mudik. Sekalipun sekarang saya kira diperkenankan untuk mudik, saya kira prokes tetap dijalankan ya. Tentu pakai masker, mungkin tadi saran apakah harus ada booster, selain kedua yang ketiga bisa mendorong percepatan booster. Kemudian tentu nanti diatur jaraknya," jelas dia.

Ariza bersyukur, bahwa pada tahun ini masyarakat sudah diperbolehkan kembali untuk melaksanakan ibadah salat tarawih dan salat Ied berjamaah.

Baca juga: Jelang Ramadan, Satgas Pangan Polri Pastikan Stok Pangan Selama Puasa hingga Lebaran Aman

"Bulan Ramadan ini, Alhamdulillah menjalankan ibadah Ramadan sudah bisa menjalankan tarawih lagi berjamaah. Nanti juga salat Ied bisa lagi bersama-sama," ungkap dia.

Kendati demikian, Ariza mengimbau untuk masyarakat belum diperkenankan untuk buka bersama. "Yang belum diperkenankan yaitu buka puasa bersama khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lain-lain pak Presiden langsung menyampaikan," tutup dia.(m27)