Anggota DPRD Jabar Sebut Pengadaan Lahan Jadi Masalah Utama Pembangunan Gedung SMA di Depok

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS - Minimnya Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat di Kota Depok memang menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi para pemangku kepentingan.

Terlebih kewenangan sekolah-sekolah negeri di Kota Depok berbeda, yakni SD-SMP Negeri menjadi ranahnya Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik).

Sedangkan SMA negeri atau sederajat merupakan wewenang Disdik Provinsi Jawa Barat melalui Kantor Cabang Disdik (KCD) Depok-Bogor.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Waras Wasisto mengatakan, bila ingin membangun SMA Negeri atau sederajat di Kota Depok, membutuhkan campur tangan Pemkot Depok.

Dalam hal ini utamanya adalah pengadaan lahan sebagai lokasi untuk dibangunnya sekolah-sekolah negeri tersebut.

Baca juga: Info Terkini Cuaca Depok Sabtu 5 Maret, Prakiraan BMKG: Waspada Angin Kencang dan Hujan Sedang

"Sebenarnya kalau ada lahan, Pemerintah Kota Depok tinggal mengajukan, (misalkan) ada hibah ini loh dari pengusaha anu untuk dijadikan misalnya SMA 20," papar Waras kepada wartawan seusai Diskusi 4 Pilar Kebangsaan DPRD Jabar dan PWI Kota Depok di Kantor PWI Kota Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (4/3/2022) sore.

Dengan proses tersebut, politisi PDI Perjuangan itu menyebut pihaknya kemudian akan melakukan tindakan selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti rencana pembangunan sekolah.

"Ya nanti kami tinggal survei kemudian dianggarkan di APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) berikutnya," tandasnya.

Baca juga: Info Terkini Cuaca Depok Sabtu 5 Maret, Prakiraan BMKG: Waspada Angin Kencang dan Hujan Sedang

Baca juga: Melawan Petugas, Dua dari 19 Pelaku Curanmor di Karawang Ditembak

Dengan kata lain, pria kelahiran Madiun, 9 Oktober 1970 ini mengaku keterlibatan Pemkot Depok sangatlah dibutuhkan demi tercapainya pembangunan SMA Negeri atau sederajat.

Sebab, lanjutnya, tidak memungkinkan bagi DPRD Jabar maupun pihak KCD untuk menetapkan lokasi mana yang akan dipilih untuk membangun sekolah.

"Kayak kami ini atau KCD Depok-Bogor ini orang Bekasi, enggak mungkin hapal teritorinya Depok. Paling berkunjungnya hanya ke SMA/SMK," ujarnya.

"Belum tentu dia pernah lihat lahan kosong di mana gitu, kan artiny harus ada masukan juga dari Pemkot Depok," akunya.

Seandainya menyatukan dua satuan pendidikan dalam satu bangunan pun dikatakan Waras bukanlah solusi jika ingin menambah jumlah SMA negeri sederajat.

Walaupun sebenarnya memungkinkan, namun anggota dewan dengan daerah pemilihan (Dapil) Depok-Bekasi ini mengaku hal itu akan menjadi rumit nantinya.

"Pertanggung jawabannya beda, SMP itu (kewenangannya) di (pemerintah) Kota, SMA itu di Provinsi. Nanti jadi tumpang tindih," paparnya.