Anies Baswedan Dinilai Pencitraan saat Libatkan Pemerintah Pusat dalam Penyediaan Air Bersih

Laporan Reporter Warta Kota, Fitriyandi Al Fajri

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai melakukan pencitraan saat melibatkan pemerintah pusat dalam mempercepat penyediaan air bersih lewat perpipaan untuk warganya.

Langkah ini dilakukan demi menghindari Jakarta tenggelam yang terjadi melalui penggunaan air tanah secara masif.

“Kami minta ini benar-benar jadi kerja konkret. Jangan hanya pencitraan seremonial saja, tapi masyarakat dibiarkan menderita kekurangan air bersih,” kata Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Probowo berdasarkan keterangannya, Minggu (9/1/2022).

Anthony berpendapat, bahwa kerja sama ini dilakukan untuk menutupi rapor merah Anies terhadap ketidakmampuannya menyediakan air bersih bagi warga Jakarta.

Hal ini berkaca pada realisasi penyediaan air bersih yang belum berjalan optimal dilakukan Perumda Air Minum Jaya.

“Sampai tahun terakhir masa jabatan Pak Anies, cakupan air bersih masih pada angka 64 persen, hanya bertambah empat persen dari tahun 2018. Padahal targetnya tahun 2022 kita bisa mencapai 79,61 persen, sebagaimana bisa terlihat dari dokumen RPJMD,” kata Anthony yang juga menjadi anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Anthony juga menyoroti tingginya tingkat non revenue water (NRW) atau tingkat kebocoran air (air tak terekening) di DKI Jakarta. Anies menargetkan, tingkat NRW di 2022 seharusnya ditekan ke sekitar 37,9 persen namun kini masih dikisaran 45-an persen.

“Kami juga minta pengerjaan pipa distribusi SPAM (sistem penyediaan air minum) bisa dipercepat untuk menampai suplai air bersih untuk warga Jakarta,” jelas Anthony.

Sementara itu Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mendukung kerjasama yang dilakukan Pemerintah DKI dengan pemerintah pusat.

Dia menyadari, kinerja PAM Jaya harus ditingkatkan karena wilayah layanannya masih di bawah target, terutama Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

“Kebocoran PAM juga masih di atas 40 persen, jadi perlu perbaikan secara besar-besaran,” kata Aziz dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam kesempatan itu, Aziz juga mendorong agar Perumda PAM Jaya mampu mengambil alih pengelolaan air bersih bagi warga Jakarta.

Adapun kontrak dengan mitra swasta yaitu Palyja dan Aetra akan berakhir pada 2023 mendatang.

“PAM Jaya untuk bisa mengambil alih dan mereview kontrak yang ada, agar ketersediaan air bersih yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat DKI bisa terpenuhu,” ujar Aziz.

Meski begitu, Aziz menyadari untuk mencapai penyediaan air bersih sesuai target RPJMD bukanlah perkara mudah.

Apalagi pelibatan Aetra dan Palyja merupakan kontrak yang sudah terjalin dengan gubernur terdahulu.

“Kami pahami bahwa tidak mudah mencapai target tersebut sebelum perjanjian dengan pihak asing (swasta) berakhir. Karena semuanya sudah diatur dalam perjanjin yang dibuat di masa gubernur sebelumnya, dan perjanjian tersebut akan berakhir 2023,” imbuhnya.

Baca juga: Hadirkan Keberpihakan, Anies Anulir Kepgub Soerjadi Soedirdja Soal Pembangunan Rusun di Petamburan

Baca juga: Cegah Jakarta Tenggelam, Anies Baswedan, Tito Karnavian dan Basuki Hadimulyono Teken MOU

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melibatkan pemerintah pusat untuk mencegah Jakarta tenggelam.

Salah satu caranya melalui penyediaan air minum perpipaan demi mengurangi ekstraksi air tanah.

Hal ini diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) sinergi dan dukungan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Provinsi DKI Jakarta.

MoU ini diteken oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Adapun Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut menyaksikan penandatanganan itu, Senin (3/1/2022).

Dalam sambutannya, Luhut mengatakan isu Jakarta tenggelam menjadi alarm bagi pemerintah, salah satu penyebabnya adalah penggunaan air tanah secara terus menerus oleh masyarakat.

“Pemerintah merespon hal tersebut dan mengambil inisiatif untuk mengurangi dan menghentikan pemanfaatan air tanah di Jakarta dengan penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi bagi masyarakat Jakarta. Mengingat urgensi permasalahan tersebut, perlu ada upaya yang terintegrasi dengan penanganan yang cepat,” ujar Luhut berdasarkan keterangannya dari PPID DKI Jakarta pada Senin (3/1/2022). (faf)