Demo Buruh
Tolak Keputusan Ridwan Kamil Soal Pembatalan UMK Bogor 2022, Ini Tuntutan Buruh Kabupaten Bogor
Tolak Keputusan Ridwan Kamil Soal Pembatalan UMK Bogor 2022, Ini Tuntutan Buruh Kabupaten Bogor
Penulis: Hironimus Rama | Editor: Dwi Rizki
WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Ratusan buruh Kabupaten Bogor kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bogor Ade Yasin pada Kamis (9/12/2021).
Mereka menolak keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait upah minimum Kabupaten (UMK) Bogor 2022.
"Kami menolak SK Gubernur tentang UMK 2022 yang tidak naik," kata Mujimin koordinator aksi di Cibinong, Kamis (9/12/2021).
Massa buruh juga datang meminta dukungan Bupati Bogor Ade Yasin untuk menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Mujimin merujuk pada Poin 7 keputusan MK meminta pemerintah menangguhkan segala kebijakan dan tindakan bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak diperkenankan menerbitkan peraturan pelaksana baru terkait UU Cipta Kerja.
"Intinya keputusan yang berdampak luas itu terkait upah. Karena itu kami minta gubernur merivisi keputusan terkait upah," paparnya.
Para buruh di Kabupaten Bogor tetap menuntut kenaikan upah minimum sebesar 7,2 persen.
"Kami tetap pada tuntutan awal yaitu kenaikan UMK 2022 7,2 persen dari Rp 4,2 juta menjadi Rp 4,5 juta," tutur Mujimin.
Baca juga: Ade Yasin Janji Bakal Kirim Surat Rekomendasi Baru ke Ridwan Kamil, Buruh Kabupaten Bogor Melunak
Baca juga: Tolak UMK 2022, Buruh Kabupaten Bogor Tetap Tuntut Kenaikan UMK 2022 7,2 Persen
Pantauan Wartakotalive.com, massa buruh tiba di depan gerbang Pemkab Bogor pukul 16.00 WIB.
Mereka melakukan orasi di luar gerbang kompleks Pemkab Bogor dengan penjagaan dari puluhan polisi dan Satpol PP Kabupaten Bogor.
Beberapa perwakilan buruh berusaha menemui Bupati Bogor Ade Yasin dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Yasin.
Namun mereka kecewa karena kedua pejabat ini tidak ada di tempat sehingga buruh tidak bisa menyampaikan aspirasi secara langsung.
Mereka hanya ditemui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Zainal Ashari.
"Tentu saja kecewa karena tidak bisa ketemu Bupati Ade. Begitu juga Ketua DPRD. Selama ini kami ingin ketemu langsung Ketua DPRD tetapi tidak pernah bisa," tutur Mujimin.
Dia menegaskan massa buruh akan tetap bertahan di depan komplek Pemkab Bogor sampai Bupati Ade Yasin datang menemui mereka.