Breaking News:

UMK 2022

Buruh Berharap UMK Depok 2022 Naik 5,34 Persen, Bila Tidak Ada Kebijakan yang Ringankan Beban Hidup

Ada 6 federasi buruh berharap Wali Kota Depok menaikkan UMK Depok 2022 jadi 5,34 persen. Mereka sadar bila tak dipenuhi ada kebijakan lain.

Penulis: Vini Rizki Amelia | Editor: dodi hasanuddin
Tribunnewsdepok.com/Hironimus Rama
Buruh Berharap UMK Depok 2022 Naik 5,34 Persen, Bila Tidak Ada Kebijakan yang Ringankan Beban Hidup. 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, DEPOK - Buruh berharap UMK Depok 2022 naik 5,34 persen, bila tidak ada kebijakan yang ringankan beban hidup.

Enam federasi buruh bersiap geruduk Kantor Wali Kota Depok di Jalan Margonda Raya, Pancoran Mas, Kota Depok pada 29 dan 30 November 2021.

Baca juga: Nilai Wali Kota Depok Tak Konsisten Soal Kenaikan UMK 2022, Buruh Akan Demo Lagi

Aksi ini dikatakan Ketua Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman Pariwisata Restoran dan Hotel (FSB Kamiparho) Kota Depok, Rudi Gunawan.

Rudi mengatakan, keenam federasi buruh tersebut adalah FSB Kamiparho, ASPEK Indonesia, RTMM, SPN, LEM SPSI, dan FARKES.

"Kami meminta Wali Kota Depok untuk tetap menetapkan UMK (Upah Minimun Kota) Depok 2022 sesuai dengan yang telah disepakati dengan kami beberapa waktu lalu yakni sebesar 5,34 persen," papar Rudi Gunawan saat dihubungi TribunnewsDepok.com, Sabtu (27/11/2021).

Turunnya para buruh ke jalan untuk menyampaikan aspirasnya untuk kesekian kali terkait UMK ini, dikatakan Rudi lantaran adanya informasi bahwa Idris mengubah surat usulan rekomendasi kenaikan UMK Depok 2022.

Surat yang ditandatangi Idris tercantum tanggal 25 November 2021 dengan usulan rekomendasi UMK 2022 naik sebesar Rp 37.717,20 menjadi Rp 4.377.231,93 atau 0,869 persen.

Baca juga: Sekda Kota Depok Benerkan Surat Usulan Kenaikan UMK Depok 2022 ke Gubernur Jawa Barat

Padahal, lanjut Rudi, Pemerintah Kota Depok sebelumnya sudah mengeluarkan surat usulan rekomendasi UMK Depok 2022 tertanggal 23 November 2021 yang berharap Gubernur Jawa Barat menaikan UMK Depok 2022 sebesar 5,34 persen.

Keputusan yang menjadi wewenang Gubernur Jawa Barat ini pun disadari Rudi Gunawan, terlebih dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja, Rudi berharap Wali Kota Depok jangan takut dalam mengambil keputusan terkait UMK.

Rudi juga memaklumi kondisi pandemi Covid-19 bukanlah situasi yang mudah, namun demikian, dirinya berharap adanya kebijakan lain diambil Pemkot Depok yang pro buruh.

"Wali Kota bisa mengeluarkan kebijakan lain yang bisa meringankan beban buruh seperti kebijakan terkait tunjangan dan juga bantuan sosial, maupun kebijakan-kebijakan lainnya," tutur Rudi.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved