Rangkuman Soal SKD CPNS Tentang Asas-Asas Otonomi Daerah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Para pelamar CPNS 2021 harus paham betul tentang otonomi daerah. 

Otonomi daerah adalah salah satu soal yang sering muncul tiap SKD CPNS. 

Salah satu yang sering ditanyakan adalah tentang asas-asas otonomi daerah.  

Asas-asas itu adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. 

Baca juga: Tinjau Vaksinasi Merdeka di Kampus IPB, Presiden Jokowi Minta Mahasiswa Jadi Duta Vaksinasi Covid-19

Menjadi tambah membingungkan lagi ketika yang ditanya adalah  penerapan dari asas-asas tersebut. 
Mari kita mulai : 
1. Asas desentralisasi. 

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom.

Contoh penerapan asas desentralisasi: 

- Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Perda No. 15 tahun 2001 tentang sistem manajemen perikanan di daerahnya. Dengan adanya aturan ini, penanggung jawab perikanan setempat merancang aturan manajemen dan praktek pengelolaan sektor perikanan dengan berdasarkan pada kearifan lokal dan juga pengetahuan adat untuk mencapai kesinambungan produk perikanan daerahnya. Sebelumnya, perikanan diatur oleh pusat. 

- Salah satu jenis desentralisasi adalah desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah otonom. Gubernur Jawa Timur pada periode 2009 sampai 2014 memiliki program APBD untuk rakyat. Anggaran ini dialokasikan pada beberapa isu kerakyatan yang sifatnya sangat strategis, yaitu rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, peluang terbukanya kesempatan kerja yang terbatas, ketimpangan kemajuan antara daerah di Jawa Timur, daya beli masyarakat yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang belum asas-asas Pemerintahan daerah mencerminkan pertumbuhan ekonomi di sektor yang lebih kecil.

Baca juga: CPNS 2021: Ini Rangkuman Lengkap Soal CPNS Tentang Fungsi Pengawasan, Anggaran & Legislasi DPR

2.    Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan

Contoh penerapan : 

- Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat : Salah satu contoh penerapan asas dekonsentrasi adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2001 yang mengatur tentang pembagian wilayah dan wewenang dari gubernur. Dalam PP ini, disebutkan bahwa provinsi adalah daerah otonom yang juga merupakan wilayah administrasi dengan gubernur sebagai kepala daerah otonom sekaligus kepala wilayah administrasi yang juga merupakan wakil dari pemerintah pusat. Menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 37 dan pasal 38, terdapat tiga tugas gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, yaitu melakukan pembinaan dan mengontrol, koordinasi dan penyelenggaraan tugas pembantuan.

- Pelayanan Pajak di tiap daerah : Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama dari negara ini. Seperti yang kita tahu, seseorang ketika berada di usia produktif dan memiliki penghasilan, maka nantinya ia akan menjadi seorang wajib pajak. Atau ada hal-hal lain yang menjadikan ia harus membayar pajak-pajak tertentu. Pajak ini adalah pendapatan negara dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Banyaknya wajib pajak di seluruh seantero Indonesia membuat pemerintah pusat harus menyerahkan tanggung jawab pelayanan pajak pada perwakilannya di tiap-tiap daerah.

- Penyelenggaraan Asian Games : Dalam hal ini pemerintah pusat memberikan menyerahkan kewenanngan penyelenggaraan acara kepada pemerintah daerah dengan tetap melakukan kontrol. 

Baca juga: PSSI dan Mabes Polri Lakukan Kerja Sama Untuk Semua Kegiatan Sepak Bola Nasional

3.   Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

- Kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan P2KP

- Kegiatan pengembangan infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

Baca juga: Unjuk Rasa Tolak PPKM di Bandung Sempat Ricuh, Polisi Sebut Ada Yang Perintahkan Pendemo Bawa Bom

RANGKUMAN LENGKAP FUNGSI DPR

Apakah kalian tahu fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPR?

Apakah kalian tahu bentuk fungsi legislasi DPR? 

Apa kalian tahun bentuk fungsi anggaran DPR?  

Para pelamar CPNS 2021 wajib mengetahuinya karena merupakan soal langganan keluar di setiap SKD CPNS dari tahun ke tahun. 

Baca juga: Penyekatan di Perbatasan Tangerang-Jakarta Dilakukan Hingga 25 Juli, Tanpa STRP Tak Boleh Masuk

Artinya soal serupa juga berpotensi keluar di SKD CPNS 2021. 

Nah, inilah rangkuman lengkap fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPR.

FUNGSI LEGISLASI

1. Menyusun program legislasi nasional (Prolegnas).

2. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang (RUU).

3. Menerima RUU yang diajukan DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan , pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

4. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. 

5. Menetapkan UU bersama dengan Presiden. 

6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU. 

Baca juga: Tagih Janji Presisi, Mantan Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim Minta Kapolri Berantas Mafia Hukum

FUNGSI ANGGARAN

1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)

2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. 

3. Menindaklanjuti pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan BPK. 

4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. 

FUNGSI PENGAWASAN

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. 

2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran,dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN pajak, pendidikan, dan agama. 

Baca juga: Tagih Janji Presisi, Mantan Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim Minta Kapolri Berantas Mafia Hukum