Sisakan Lima Kursi Kosong, Pemkot Depok Bersiap Adakan Lelang Jabatan Eselon II 

TRIBUNEWSDEPOK.COM, MARGONDA - Rotasi besar-besaran para aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Depok yang dilakukan Wali Kota Depok Mohammad Idris beberapa waktu lalu, menyisakan adanya lima kursi jabatan yang kosong.

Kelima jabatan tersebut adalah kepala dinas (Kadis) yang direncanakan akan menempatkan orang baru melalui lelang jabatan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Novarita mengatakan, kelima jabatan kosong tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Keuangan Daerah (BKD), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Kursi Kepala Dishub, PUPR, BKD dan Dinkes kosong setelah mutasi ASN di awal September lalu," kata Novarita saat dikonfirmasi TribunnewsDepok.com, Minggu (19/9/2021).

Baca juga: RAFFI AHMAD Beli Mobil Baru Tak Mau Pakai Izin NAGITA SLAVINA, Begini Tingkah Lucunya

Sementara untuk Kepala DPMPTSP kosong lantaran ditinggal pensiun oleh Kepala Dinas sebelumnya yakni Yulistiani Mochtar pada Juli 2021.

Hingga hari ini, Novarita mengaku masih belum dapat memastikan kapan proses lelang jabatan akan dilakukan. Namun demikian, mantan Kadinkes ini mengatakan proses tersebut akan segera dilakukan.

"Secepatnya. Saat ini kami masih terus koordinasi," paparnya.

Selama kosong, jabatan-jabatan tersebut sedianya akan dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) seperti diantaranya Dishub Kota Depok yang akan diambil alih Kepala Bappeda Dadang Wihana yang sebelumnya memang mengisi kursi sebagai Kadishub.

Sedangkan untuk DPUPR, Sekretaris Dinas PUPR Citra Indah Yulianti bertindak sebagai Plt. Demikian juga dengan Plt. Kepala BKD akan ditangani sementara oleh Asisten Adminstrasi dan Umum Sekda Depok, Nina Suzana.

Kemudian Dinas Kesehatan yang tadinya dipimpin Novarita, akan disematkan kepada Sekda Kota Depok Supian Suri sebagai Plt.

"Plt. Kadis DPMPTSP dijabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Sri Utomo," akunya.

Baca juga: Sengketa Tanah Sentul City VS Rocky Gerung, PENGAMAT: BPN Harus Segera Buka Data ke Publik